Belum Ada Kontrak Lahan MEGAPROYEK BIOETANOL di Merauke, Pemilik Ulayat: Hanya Diberi Rp 2 Miliar

Bahlil meninjau perkebunan bibit tebu yang dikelola PT Global Papua Abadi di Kampung Sermayam, Distrik Tanah Miring.

Bahlil juga sekaligus menjabat Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Merauke.

Dalam peninjauan itu, Bahlil menyampaikan, terkait penyerapan tenaga kerja, pihak perusahaan wajib mengakomodir masyarakat pada wilayah perusahaan berdiri. 

"Wajib menyerap tenaga kerja dari wilayah setempat, jangan datangkan dari luar atau pulau Jawa," jelas Bahlil kepada wartawan di sela-sela peninjauan lahan bibit Tebu, Jumat.

Dikatakan, untuk penyerapan tenaga kerja, masyarakat harus memiliki kemampuan dan kemauan Kerja.

"Perusahaan juga pastinya tidak mau rugi, jadi harus berimbang, masyarakat mampu kerja dan perusahaan juga harus memperhatikan masyarakat," jelasnya.

Pria berdarah Maluku Utara itu, menyebutkan, berkaitan dengan hak rakyat dalam pengembangan tebu di Kabupaten Merauke yang kini dikelola oleh PT.Global Papua Abadi, harus diperhatikan secara baik.

"Hak-hak rakyat tidak boleh diabaikan, saya sudah wanti-wanti terus, sebagai ketua Satgas, saya sampaikan ke teman-teman di Jakarta di kementerian, bahwa membangun di Merauke sama seperti membangun di kampung saya," ucapnya.

Baca juga: Menteri Bahlil Tinjau Lahan Tebu di Merauke, Papua Selatan Bakal Lumbung Cadangan Bioetanol

Ia menambahkan, setiap perusahaan yang berinvestasi di Merauke, harus tertib hak kesulungan masyarakat di Papua Selatan. 

"Begitu hak-hak adat mereka dihargai, mereka juga tidak boleh dipinggirkan ketika perusahaan masuk."

"Maka konsepnya adalah sistem plasma inti, jadi investasinya tumbuh, daerahnya maju tapi rakyatnya sekitar hak ulayat juga tumbuh, supaya semuanya sama-sama tumbuh," jelas Bahlil. (*)