Eltinus Omaleng DIBERHENTIKAN Tidak Dengan Hormat, Johannes Rettob Jabat Plt Bupati Mimika

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Marselinus Labu Lela

TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA - Pasca-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberhentikan tidak degan hormat Bupati Mimika Eltinus Omaleng atas dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32.

Menteri Dalam Negeri kemudian mengangkat Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob menjadi pelaksana tugas Bupati Mimika.

Baca juga: BREAKING NEWS: SK Mendagri Berhentikan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng Tidak Dengan Hormat Beredar

Hal tersebut dibenarkan Pj Gubenur Papua Tengah, Ribka Haluk melalui oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan SDM dan Pengembangan Otsus, Ukkas.

Surat keputusan itu menyebut telah menyerahkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negri RI Nomor 100.2.1.3-1124 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah.

Surat keputusan telah ini telah ditindaklanjuti putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 523 K/Pid.Sus/2024 tanggal 24 April 2024, kepada Pj Sekda Mimika Ida Wahyuni pada, Senin (27/5/2024).

Ribka Haluk berharap kepada Johannes Rettob agar menjalankan roda dan program pemerintahan tahun 2024.

"Johannes Rettob harus membangun sinergitas, komunikasi dengan tokoh masyarakat dan Forkopimda agara menjaga stabilitas keamanan," kata Ribka Haluk kepada Tribun-Papua.com.

Baca juga: Totok Suharto Dituntut 2,3 Tahun Bui di Kasus Korupsi Gereja Kingmi Mimika, Eltinus Omaleng Terseret

Ia mengatakan, pelaksana Bupati Mimika mempersiapkan pelaksanaan Pilkada dengan dukungan anggaran kepada KPU, Bawaslu, dan TNI-Polri.

"Saya harap Plt Bupati Mimika membina ASN agar netral dalam pelaksanaan Pilkada," katanya.

Lanjutnya, pelaksanaan program prioritas pembangunan serta kegiatan lain yaitu berdampak kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan ektrim.

"Percepatan pembagunan nasional, percepatan penurunan stunting 14 persen di tahun 2024, pengentasan kemiskinan target 0 persen, dan tingkat pengendalian dan inflasi daerah," tuturnya.

Ia berpesan agar Plt Bupati merangkul seluruh ASN bersatu untuk menjalankan program pemerintah daerah dan pemerintah pusat," tandasnya. (*)