Dinkes Sarmi Gelar Rakor Deteksi Dini dan Pencegahan Penyakit: Demi Peningkatan Pelayanan Kesehatan 

Laporan Jurnalis Tribun-Papua.com, M Choiruman 

TRIBUN-PAPUA.COM, SARMI – Suasana serius menghiasi rapat koordinasi (Rakor) lintas organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sarmi, Provinsi Papua, Kamis (12/9/2024). 

Kegiatan yang digelar Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sarmi ini mengusung tema Deteksi Dini, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ini dilaksanakan di Aula SMAN 1 Kabupaten Sarmi. 

Baca juga: Tindak Lanjut Kerja Sama Pemkab Sarmi dengan RSJ Abepura, Kadis Kesehatan Dorlina Haay Bilang Begini

Hadir dalam Rakor tersebut, Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sarmi, Hans Robert Weyasu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi, Dorlina Haay Wersemetawar. 

Hadir juga dalam acara tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarmi, Irfak, kepala puskesmas di Kabupaten Sarmi, Kepala Distrik dan Kampung di Kabupaten Sarmi.  

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi, Dorlina Haay Wersemetawar mengatakan, rapat koordinasi Kesehatan kali ini sengata melibatkan lintas OPD karena semata-mata untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat. 

Masih menurut Dorlina Haay Wersemetawar, pelayanan kesehatan saat ini berbasis data kependudukan. Artinya, semua warga yang ingin mendapatkan pelayanan Kesehatan harus menunjukkan identitas kependudukan, baik berupa kartu tanda penduduk (KTP) maupun kartu keluarga (KK). 

“Warga yang ingin berobat ke puskesmas pasti ditanya mana KTP-nya. Kalau tidak ada KTP pasti ditanya KK-nya,” ujar Dorlina Haay Wersemetawar. 

Baca juga: Pihak Keluarga Berziarah Ke Makam Tentara Jepang Perang Dunia ke-II di Kabupaten Sarmi

Hal itu dilakukan, selain sesuai petunjuk dari pemerintah pusat, juga untuk mengetahui masyarakat tersebut memerlukan pelayanan Kesehatan jenis apa. 

Dengan harapan, data pelayanan Kesehatan yang tersaji nantinya sangat lengkap dan detail yang bisa digunakan pemerintah dalam mengambil kebijakan. 

“Si A alamatnya dimana, sakitnya apa, kapan berobat dan siapa yang memberikan pelayanan akan tersaji secara jelas dan detail,” tegasnya. 

Baca juga: Kabupaten Sarmi Terima Penganugerahan Paritrana Award Universal Coverage Jamsostek

Oleh karena itu, dalam Rakor Kesehatan kali ini melibatkan sejumlah instansi terkait, satu di antaranya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang memiliki kewenangan terkait identitas kependudukan. 

“Kalau tidak punya KTP dan KK otomatis kewenangan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga dinas tersebut harus mendorong masyarakat untuk mengurus dan melengkapi dokumen itu,” tandasnya. 

Karena lumayan sering petugas Kesehatan menghadapi hal tersebut. Karena ada warga yang datang berobat itu tidak punya KTP dan KK, sehingga akan memperlambat pelayanan Kesehatan yang ada. 

Baca juga: Tiba di Kabupaten Sarmi, Iman Djuniawal dan Istri Disambut Tarian Suku Armati

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sarmi, Hans Robert Weyasu menyambut baik kegiatan tersebut, karena memiliki tujuan yang mulia yakni memberikan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat.