Media Workshop BPJS Kesehatan, Potret Satu Dekade Program JKN dan Tantangan Pemerintahan Baru

Salah satu tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan adalah meningkatnya kasus penyakit berbiaya katastropik, seperti hipertensi, diabetes, dan kanker, yang pada 2023 mencapai Rp 34,7 triliun. 

Untuk mengatasi hal ini, BPJS Kesehatan tengah gencar menyosialisasikan skrining kesehatan secara dini dan mengelola penyakit kronis melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), yang menyediakan layanan khusus bagi penderita diabetes dan hipertensi. 

Baca juga: Baru Tujuh Daerah di Indonesia yang Diterapkan Syarat BPJS Kesehatan buat Bikin SIM

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyatakan bahwa capaian UHC melalui Program JKN di Indonesia ini terbilang sangat cepat dibandingkan dengan negara maju sekali pun.

Menyambut pemerintahan baru, dirinya mengatakan bahwa Program JKN akan tetap menjadi prioritas.  Kesehatan adalah hak setiap warga negara, dan pastinya pemerintahan baru nantinya berkomitmen untuk terus meneruskan Program JKN sebagai salah satu program strategis negara. 

“Kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk senantiasa mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Program JKN," ucap Hasan.

Baca juga: BPJS Kesehatan Beri Penghargaan kepada Ratusan Badan Usaha di Papua

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak hanya berperan di sektor kesehatan, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi bangsa. 

Ia juga menuturkan bahwa kontribusi berbagai pihak memainkan peran penting dalam ekosistem JKN.

"Peran BPJS Kesehatan sebagai penggerak ekonomi sangat penting, namun dengan semakin besar kepesertaan JKN, kita harus memastikan layanan di fasilitas kesehatan tetap optimal," ungkapnya.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Nunung Nuryartono menekankan pentingnya untuk memastikan keberlanjutan dan sustainabilitas Program JKN. Menurutnya, hal ini penting untuk diperhatikan dalam menjaga pengelolaan Program JKN.

"Pertama adalah penguatan tata kelola Program JKN, yang diiringi dengan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Tak hanya itu, yang terakhir adalah menjaga efektivitas program," kata Nunung.

Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timboel Siregar turut mendukung pentingnya kolaborasi dengan stakeholder. 

Ia mengatakan bahwa BPJS Kesehatan tidak bisa berjalan sendiri, dukungan berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk optimalisasi layanan, keaktifan peserta, dan kesinambungan iuran.

Baca juga: Mulai 1 Juli 2024, Bikin SIM Harus Punya BPJS Kesehatan: Bagaimana jika Tunggak Iuran?

“Melalui berbagai strategi dan kolaborasi, BPJS Kesehatan bertekad untuk menjaga keberlangsungan Program JKN demi tercapainya Indonesia yang sehat dan sejahtera di bawah pemerintahan yang baru,” ujar Timboel. 

Namun melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 semakin mempertegas bahwa dukungan kementerian/lembaga turut serta dalam kesukesan penyelenggaraan Program JKN. (**)