Tuai Protes, Pansel DPR Kabupaten Jayapura Disebut Masuk Angin saat Umumkan Hasil Ujian Tertulis

Ester mengatakan akan menempuh jalur hukum dengan mendaftarkan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura.

Pihaknya juga sudah menyurat secara resmi kepada MRP, Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Pj Bupati Jayapura, Kesbangpol Kabupaten Jayapura dan Provinsi Papua dan akan melengkapi bukti-bukti.

"Tahapan tidak berjalan sesuai, Pansel menodai keputusanya di tahap awal, bukan hasil tes tertulis yang di sampaikan tetapi administrasi berkas," katanya.

Dia berharap Pansel tidak melanjutkan tahapan selanjutnya karena tidak lagi bekerja secara jujur dan independen.

"Saya harap tahapan ini dihentikan," ujarnya. 

Menanggapi hal itu, Ketua Pansel Kabupaten Jayapura Jack Judzon Puraro, mengatakan Pansel sudah melakukan sosialisasi bahwa ada 8 kursi DPRK Kabupaten Jayapura di enam Daerah Pengangkatan (Dapeng) sesuai dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 43 Tahun 2024.

Mekanisme dan tahapan sudah jelas melalui musyawarah adat, calon direkomendasikan lewat kepala suku di wilayah masing-masing, termasuk penandatanganan berita acara, serta proses validasi yang di tandatangani oleh Kepala Distrik untuk mempertegas status kependudukan calon  tersebut. 

Baca juga: Delapan KPU Daerah di Papua Pegunungan Diminta Segera Pengadaan Starlink untuk Mendukung Sirekap

Karena itu, Jack menyebut seluruh peserta yang mengikuti seleksi dapat mempersiapkan mental untuk berkompetisi.

"Semua yang sedang melakukan protes kalau mentalnya belum siap berkompetisi kenapa mengikuti tes. Sekarang mereka lagi ngotot memang kalau lolos mereka ribut?" ujarnya saat dihubungi Tribun-Papua.com, Selasa (23/10/2024) malam. 

Jackson menyebut, mekanisme verifikasi dan administrasi, hingga tes tertulis, sudah dilakukan. Kemudian belakangan diketahui sejumlah calon pernah mendaftar sebagai calon legislatif tahun 2019, karena itu dinyatakan tidak lulus di seleksi tertulis.

"Pansel menyurat secara resmi kepada KPU mengirimkan portalnya cek secara langsung apakah benar nama-namanya di 2019 berdasarkan surat yang diajukan. Setelah diumumkan informasi yang diterima dari masyarakat, kami cek kembali, kami punya data. Datanya masih ada sebagai calon legislatif makanya digugurkan," ujarnya.

Jack mengatakan, siapapun dapat mengakukan keberatan atas keputusan Pansel dengan menempuh tempuh jalur hukum. Pansel, kata dia, tidak memiliki kepentingan apapun dalam menyeleksi calon DPRK.

"Pansel siap bertanggung jawab dengan keputusan, ini bentuk transpransi dan demokrasi bagi yang tidak puas jangan ribut, silahkan proses lewat mekanisme di pengadilan untuk mendaftarkan perkara dan alat bukti supaya di proses hukum," tutupnya. (*)