Aksi Tolak Transmigrasi Digelar di Jayapura, KNPB: Tanah Papua Bukan untuk Dijual

Laporan wartawan Tribun-Papua.com, Yulianus Magai

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Ratusan warga Papua di Kota Jayapura, Jumat (15/11), turun ke jalan untuk menolak program transmigrasi. 

Mereka khawatir program ini akan mengancam keberadaan dan identitas mereka sebagai orang asli Papua.

Massa aksi tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) berdemosntrasi pada sejumlah titik.

Baca juga: BREAKING NEWS: KNPB Gelar Demo Tolak Program Transmigrasi di Papua

Di Distrik Abepura, massa berkumpul di gapura Universitas Cenderawasih (Uncen) bawah.

Sementara di kawasan Distrik Heram, massa KNPB beraksi mulai Expo Waena, Perumnas I Waena, dan Perumnas III Waena.

Sebagian di antara mereka mengenakan koteka.

Koordinator aski di Perumnas II Waena, Mungguar Pahabol menyebut transmigrasi merupakan ancaman serius bagi keberadaan orang asli Papua (OAP).

"Ini adalah ancaman serius bagi orang asli Papua, maka program ini harus ditolak. Merusak tatanan sosial dan budaya kami," ujar Pahabol dalam orasinya.

Ia khawatir masyarakat adat atau orang asli Papua terancam kehilangan tanah, seiring meluasnya program transmigrasi oleh Pemerintah Pusat di daerah.

Baca juga: Video Viral KNPB Ajak OAP dan Pendatang Ikut Demonstrasi Tolak Transmigrasi Besok

Pahabol juga menyerukan akan masyarakat Papua tidak mudah menjual lahan.

"Kalau tanah habis mau hidup di mana?," ujarnya, seraya menyebut program yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto di Papua merupakan ilegal.

Pihaknya menanggap setiap keputusan yang diambil Jakarta tidak akan pernah melibatkan orang asli Papua.

Sebab, menurut dia, pemerintah selalu mengutamakan program berjalan, tanpa memikirkan dampak serius terhadap kelangsungan hidup OAP.

"Ini adalah paksaan sehingga kami minta program transmigrasi ini harus dievaluasi kembali," pungkasnya.

Para demonstran juga menyoroti konflik tanah yang sering terjadi akibat program transmigrasi.

Baca juga: Ribka Haluk: Transmigrasi dari Tempat Lain ke Papua Tidak Benar

Mereka meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan menghentikan segala bentuk kebijakan yang merugikan mereka.

Aksi ini menjadi bukti bahwa penolakan terhadap program transmigrasi semakin meluas di Papua.

Masyarakat Papua berharap pemerintah dapat mengambil langkah konkret untuk melindungi hak-hak mereka.

Pantauan Tribun-Papua.com, polisi membubarkan massa KNPB di gapura Uncen Abepura.

Baca juga: Jangan Salah Kaprah, Michael Walker Ungkap Program Transmigrasi Bukan untuk Menguasai Wilayah Papua

Peristiwa ini berdampak pada arus lalu lintas. Kemacetan mengular di sepanjang ruas jalan Abepura menuju Sentani.

Seorang demostran menyebut polisi membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata.

“Mereka (polisi) maju untuk mengejar kami sambil membuang gas air mata. massa berhamburan. Kami sebagian besar mengikuti jalan arah bagian atas menuju asrama Ninming," pungkasnya. 

Majelis Rakyat Papua Selatan Tolak Program Transmigrasi

Sebelumnya, Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS) menyatakan penolakan atas program transmigrasi yang digaungkan Pemerintah Pusat.

Rencana itu menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat Papua, khusus orang asli setempat.

Sebabnya, dinilai menimbulkan kosesi sosial, terlebih mengesampingkan hak-hak orang asli Papua.

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman telah menjelaskan transmigrasi tersebut tidak melibatkan orang dari luar Papua.

Baca juga: Majelis Rakyat Papua Selatan Tolak Program Transmigrasi Presiden Prabowo Subianto

Artinya, pergeseran penduduk dilakukan hanya di wilayah itu atau transmigrasi lokal.

"Itu tidak benar. Jadi tidak ada penduduk dari luar Papua datang ke Papua melalui program transmigrasi," kata Iftitah di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Majelis Rakyat papua Selatan menganggap program transmigrasi akan menuai dampak negatif dan positif.

Secara positif, Ketua MRPS Damianus Katayu mengatakan tansmigrasi adalah perpindahan penduduk untuk tujuan kesejahteraan.

Sebaliknya, menggeser pola hidup masyarakat asli hingga mengancam khak-hak atas tanah adatnya.

Damianus menyinggung soal legalitas wilayah kampung lokal dan kampung ekstrans.

Menurutnya, kampung ekstrans memiliki legalitas tanah yang jelas bersertifikat, sedangkan kampung lokal belum memiliki status yang jelas. 

MRPS, kata Damianus, sudah menggelar rapat bersama.

Baca juga: Pj Gubernur Papua Selatan Tekankan Pentingnya Bidang Transmigrasi 

Kesimpulannya, menolak program transmigrasi yang digaungkan pemerintah di wilayah Papua.

"Kami MRPS sudah lakukan rapat bersama dan keputusan kami menolak transmigrasi," ungkapnya.

"Kami fokus bagaimana untuk kesejahteraan masyarakat kita Orang Asli Papua sendiri di dalam, meskipun pemerintah pusat tetap melaksanakan, sikap kami jelas yakni menolak," tegasnya. (*)