BREAKING NEWS: Masyarakat Adat Tabi-Saireri Kepung Kantor Gubernur, Tuding Pansel DPRP Lakukan KKN

Laporan Wartawan Tribun Papua.com, Yulianus Magai

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA- Forum Peduli Kursi Pengangkatan Masyarakat adat Tabi- Saireri turun ke jalan, mengepung Kantor Gubernur Papua, yang berlokasi di Dok 2 Kota Jayapura, Papua, pada Rabu (15/1/2024).

Dalam aksi demonstrasi ini, massa yang didominasi kaum muda masyarakat adat Tabi-Saireri membentangkan spanduk bertuliskan kecaman terhadap panitia seleksi (Pansel) yang dikomando Pdt Alberth Yoku.

Mereka menuntut pembatalan hasil keputusan panitia seleksi (Pansel) Nomor 6 dan 7 Pansel-PP 2025.

Baca juga: Dewan Adat Armati di Sarmi Menanggapi Hasil Seleksi DPRP Jalur Pengangkatan

Proses seleksi yang telah dilakukan tidak hanya tidak transparan, tetapi juga tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Pasal 64 yang mengatur tentang prosedur seleksi.

Mereka menyuarakan dugaan kuat adanya praktik KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) dalam proses seleksi tersebut.

"Hasil seleksi ini tidak sah dan harus dibatalkan! Kami menduga ada permainan kotor di balik layar," tegas Hugo Karobaba, salah satu tokoh adat yang memimpin aksi.

Para demonstran menilai, Pansel DPRP telah mengabaikan asas keadilan dan transparansi.

Baca juga: Temui Para Pengusaha dalam Aksi Demo, Ketua DPR Kabupaten Jayapura Minta Ikuti Mekanisme yang Ada

Mereka menyebut banyak calon yang lolos seleksi memiliki hubungan keluarga dengan anggota Pansel.

"Ini jelas-jelas nepotisme! Bagaimana bisa kami percaya pada sebuah proses seleksi yang penuh dengan konflik kepentingan?" ujar seorang peserta demo lainnya dengan nada kesal.

Menanggapi aksi ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Papua maupun Pansel DPRP.

Namun, para demonstran menegaskan akan terus berjuang hingga tuntutan mereka dipenuhi.

Pasalnya, lasus ini telah menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan sengit di media sosial. 

Banyak pihak yang mendesak pemerintah untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan kecurangan dalam proses seleksi tersebut.

Baca juga: Ini 116 Nama Calon Anggota DPR Papua Jalur Pengangkatan Lolos Sementara, Pansel Jaring 11 Kandidat

Para pendemo juga  menuntut agar Menteri Dalam Negeri melalui Penjabat (Pj) Gubernur Papua segera mengambil langkah tegas untuk menunda semua tahapan seleksi tersebut.