DPD RI Nelson Wenda: Efisiensi Anggaran Hambat Percepatan Pembangunan di Provinsi Baru

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, JAKARTA - Dalam rapat kerja (Raker) bersama Menteri Keuangan dalam rangka membahas capaian kinerja 2024 dan program kerja tahun 2025, Anggota Komite IV DPD RI Nelson Wenda meminta Menteri Keuangan tinjau ulang terkait efesiensi anggaran enam provinsi di Tanah Papua.

Baca juga: PAPUA TERKINI: Pimpinan KKB Yalimo Aske Mabel Ditangkap, Segera Diterbangkan ke Jayapura

Nelson Wenda melalui pesan WhatsApp kepada Tribun-Papua.com, mengatakan pada pertemuan yang berlangsung di ruang Sriwijaya DPD RI, Selasa, (18/02/2025), dibahas juga terkait proyeksi APBN- P Tahun 2025, serta pengawasan undang-undang No 9 tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wamenkeu Suahasi Nazara serta jajaran pejabat Kemenkeu lainnya.

Baca juga: Ribuan Siswa di Merauke Terima Makanan Bergizi Gratis, Ada Nasi, Susu Hingga Buah Rambutan

Senator Nelson Wenda mengatakan salah satu tujuan raker ini adalah memperoleh gambaran secara umum mengenai kinerja APBN TA 2024 dan memperoleh gambaran dan penjelasan Kementerian Keuangan mengenai program kerja tahun 2025. 

"Provinsi Papua Pegunungan merupakan provinsi baru (DOB) yang merupakan daerah yang memerlukan percepatan pembangunan di semua sector termasuk infrastruktur," katanya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Aske Mabel Ditangkap, Pecatan Polisi Jadi Pimpinan KKB Yalimo Papua Pegunungan

Senator Nelson Wenda berkesempatan dalam Raker ini mempertanyakan Inpres No 1 tahun 2025 dan keputusan Menteri Keuangan No 29 tahun 2025.

"Dalam rangka efesiensi anggaran apakah tepat diterapkan di daerah otsus Papua mengingat bertentangan dengan Perpres No 24 tahun 2023 tentang percepatan pembangunan di wilayah Papua,” katanya.

Baca juga: Ketua DPC PBB Lanny Jaya: Bupati dan DPRD Harus Kerja Sama Bangun Daerah

Ia mengatakan hal ini mengartikan bahwa di tanah Papua membutuhkan percepatan dari sisi infrastruktur sehingga dengan keluarnya Inpres tentang efesiensi anggaran, menghalangi dan menghambat percepatan infrastruktur di Tanah Papua.

Maka Wenda meminta Kementerian Keuangan meninjau kembali, karena Papua adalah daerah otonomi khusus yang mengejar ketertinggalan di semua sector, sehingga anggaran yang ada di daerah harus tingkatkan lagi.

Baca juga: Waspada! Hujan Lebat dan Angin Kencang Ancam Papua, Ini Wilayah yang Harus Berhati-hati

Senator asal Provinsi Papua Pegunungan ini juga menyampaikan aspirasi masyarakat Provinsi papua Pegunungan dari sejumlah reses yang dilakukan.

“Masyarakat Papua Pegunungan meminta program Makan Bergizi Gratis langsung di kirim kepada orang tua dan dimasak oleh orang tua," katanya.

Baca juga: Pimpinan KKB Yalimo Aske Mabel Telah Tertangkap

Ia juga menegaskan saat ini masyarakat membutuhkan peningkatan sarana prasarana pendidikan dalam meningkatkan kebutuhan sumber daya manusia.

"Masyarakat meminta laboratorium dan lain-lain serta pembangunan Kantor Pemerintahan Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, jangan menggunakan dana Otsus, harus menggunakan dana di luar otsus,” sampainya

Baca juga: DPRP Papua Pegunungan Geram Lantaran Demonstran Tolak MBG Diarahkan ke Kantor Gubernur

Ia juga menambahkan, Menteri Keuangan merespon salah satu aspirasi masyarakat terkait pembangunan kantor gubernur dan akan dikoordinasikan kembali dengan pihak-pihak terkait.

Perlu diketahui dengan terlaksananya kegiatan Raker ini dapat keluaran informasi terkait program kerja tahun 2025 dan proyeksi APBN-P 2026.(*)