Makan Gratis vs Pendidikan Gratis: Dilema Papua dalam Program MBG

Kenapa tolak? Karena sebagian wilayah di Papua belum terekspos secara baik tentang pendidikan, serta belum merasakan yang namanya "PENDIDIKAN" yang layak seperti halnya sekolah di kota/kabupaten lainya di Tanah Papua. 

Dengan tolak ukur itulah mereka menolak makanan gratis dan menuntut agar sekolah digratiskan. 

Tapi harus dipahami baik lakukan penolakan harus punya dasar yang kuat.

Karena, program MBG dan Sekolah Gratis adalah dua hal yang berbeda. 

Bahkan, tidak segampang itu kita mengratiskan suatu hal tanpa lewati banyak tahapan, pertimbangan dan bentuk satu regulasi yang kuat untuk program gratis. 

Sedikit pencerahan, dalam Undang-Undang (UU) otonomi khusus Papua Nomor 2 Tahun 2021 yang merupakan perubahan kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

Sudah tertulis jelas  besaran dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk pendidikan di Papua adalah 30 persen dari total penerimaan dana Otsus daerah. 

Dana ini dialokasikan untuk membiayai kegiatan pendidikan di PAUD, SD, SMP, dan perguruan tinggi. 

Meski begitu, dalam dana otsus yang dikatakan 30 % itu difokuskan untuk kegiatan prioritas yang dibiayai di antaranya, membayar tenaga guru honor, pembangunan gedung sekolah, biaya operasional sekolah, beasiswa dan peralatan belajar mengajar (bagian ini harus dipahami dan dicermati baik). 

Kenapa harus kita cermati baik, karena program MBG ini menggunakan dana APBN.

Tidak ada sangkut pautnya dengan dana otsus.

Untuk itu harus jeli melihat sesuatu. 

Baca juga: Legislator Papua Tengah Ini Angkat Bicara Soal Program MBG di Bumi Cenderawasih

Imbas dari MBG

Sebagian besar kementerian terkena efisiensi anggaran, di mana dana dipangkas untuk mensukseskan program unggulan dari Presiden Prabowo ini.

Bahkan, efisiensi anggaran ini timbul bukan hanya dalam beberapa hari terakhir.