Makan Gratis vs Pendidikan Gratis: Dilema Papua dalam Program MBG

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Program ini merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. 

Program MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025. 

Program ini bergulir secara bertahap di sejumlah kota/kabupaten di 26 provinsi. 

Anggaran program MBG di APBN 2025 sebesar Rp 71 triliun.

Anggaran tersebut sepenuhnya dialokasikan di bawah BGN. 

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjadi mitra program MBG karena sebagian dari pelaksanaan program berada di sekolah. 

Baca juga: LBH Papua: Aksi Pelajar Demo Tolak MBG Diwarnai Pembungkaman dan Penyalahgunaan Senjata Api

Program MBG bertujuan untuk mendukung tumbuh kembang anak, meningkatkan kualitas pendidikan, memastikan pemenuhan kebutuhan gizi, memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat, meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia. 

Lantas, apakah MBG bisa terealisasi secara baik di tanah Papua dan kenapa terjadi penolakan? 

Beberapa waktu kemarin,pelajar di tanah Papua yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) menggelar aksi demonstrasi menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Demonstrasi itu berlangsung di Kota dan Kabupaten Jayapura, Papua.

Lalum Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, dan Kabupaten Nabire, Papua Tegah. 

Dalam aksi itu, para pelajar menyuarakan tuntutan agar pemerintah memberikan pendidikan gratis bagi seluruh siswa di tanah Papua.

Aksi itu menimbulkan pro kontra penolakan dan dukungan program MBG tersebut di Bumi Cenderawasih. 

Baca juga: Pengamat Kebijakan Publik Papua Sebut Pemerintah Kurang Sosialisasi Program MBG

Menurut saya, tidak salah adik-adik pelajar nyatakan sikap menolak program tersebut.