Pengamat Kebijakan Publik Papua Sebut Pemerintah Kurang Sosialisasi Program MBG

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Amatus Huby 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Pengamat kebijakan publik yang juga sebagai dosen Hukum Universitas Stekom Semarang, Jawa Tengah, Dr. Methodius Kossay menyebutkan Pemerintah pusat kurang edukasi dan sosialisasi terkait program makan bergizi gratis (MBG) ke daerah.

Beberapa aksi unjukrasa yang dilakukan oleh anak-anak sekolah di beberapa kabupaten di Papua merupakan bentuk aspirasi dalam berdemokrasi, yang telah diatur dan dijamin oleh ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. 

Baca juga: Dewan Adat Mee Kamapi Dogiyai Ajak Masyarakat Dukung Bupati dan Wakil Bupati Baru

"Saya garis bawahi dari aspek tujuan unjuk rasa tersebut, salah satu tuntutannya adalah menolak program makan bergizi gratis dan memberikan pendidikan gratis, alasannya karena mereka menganggap pendidikan gratis lebih dibutuhkan daripada makan bergizi gratis,"kata Dr. Methodius Kossay saat temui Tribun-Papua.com di Jayapura, Jumat, (21/2/2025).

Menurut dia, aksi ini menunjukkan potret situasi dan kondisi di Papua yang menjadi aspirasi pelajar berupa masukan kepada pemerintah pusat. 

Baca juga: Link Live Streaming PSBS Biak vs Persik Kediri Sore Ini, Simak Prediksi Skornya

"Misalnya tuntutan para pelajar, mengapa pendidikan gratis lebih penting daripada makan bergizi gratis? karena selama ini potret pendidikan di Papua adalah banyak anak usia sekolah yang putus sekolah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan karena orang tuanya tidak mampu sehingga anak tersebut stres dan putus sekolah,"ujarnya.

Dosen hukum itu mengatakan, akibatnya putus sekolah dan stres, anak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif seperti minuman keras, narkoba bahkan tindakan yang menjurus pada tindak pidana. 

Baca juga: Usai Dilantik Jadi Kepala Daerah, Dominggus-Jumriati: Tak Ada Lagi Lawan Politik di Kabupaten Sarmi

Oleh karena itu menurut dia, jika berbicara tentang pendidikan gratis, domainnya ada di tangan pemerintah daerah (Pemda) untuk dapat membuat kebijakan atau program sekolah gratis sesuai dengan kemampuan APBD pemerintah daerah. 

"Pemerintah membuat kebijakan makanan bergizi gratis karena pelaksanaan janji politik Presiden Probowo Subianto,"katanya.

Baca juga: Peringati HPSN: Pemerintah dan TNI Polri Kumpul 2.088 Kilogram Sampah di Pantai Jayapura

Jika program makan bergizi gratis ini akan dilaksanakan di Papua, maka harus ditinjau dari berbagai faktor dan aspek. Misalnya dari segi tujuannya tentu akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi anak sekolah pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Dalam upaya pemenuhan gizi di seluruh kabupaten dan kota menuju Generasi Emas 2045. Namun dari segi geografi wilayah atau daerah, jumlah porsi, orang dan mitra yang akan menjalankan program ini. Tindakan tersebut juga dapat terjadi karena kurangnya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah pusat ke daerah tentang MBG.

Baca juga: Pesan Damai Dandim Mimika Jelang Putusan MK: Mari Masyarakat Terima Putusan dengan Kepala Dingin!

Program ini sangat baik dan akan memberikan dampak positif bagi penerima manfaat, misalnya pada sektor ekonomi, akan meningkatkan kesejahteraan petani dan usaha mikro kecil menengah (UMKM), sedangkan pada bidang ketenagakerjaan dapat mengurangi angka pengangguran.

Pada bidang pendidikan peningkatan prestasi, partisipasi dan kehadiran anak sekolah dan pada bidang gizi yaitu pemenuhan gizi bagi masyarakat.

Baca juga: Polres Nabire Amankan 37 Kendaraan Roda Dua Hingga Roda Enam Saat Razia Ops Cartenz

Ia menyarankan pemerintah juga perlu memikirkan ulang keterlibatan milter dalam program itu, sebab dinamika politik di Papua berbeda dengan daerah lain di Tanah Air. Keterlibatan militer malah membuat program itu tidak efektif.

“Untuk menjalankan program MBG, berbagai pendekatan perlu diupayakan dengan berlandaskan pada pelibatan peran gereja dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang sangat penting dalam penanganan program ini,” katanya.(*)