MBG Tanah Papua Berisiko Tak Berguna Tanpa Sanitasi yang baik

“Rendahnya Sanitasi Layak, Gizi Bisa Gagal”

Galio Rudolfo Dian Burdames

Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Cenderawasih

Anggota Center of Excelence UNCEN untuk Makan Bergizi Gratis

Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu program unggulan dan luar biasa dari Pemerintah Presiden Prabowo yang patut diapresiasi. Di tengah perdebatan terkait manfaat dan penyerapan dana yang cukup besar untuk program ini, negara lainnya justru sudah lebih dulu mendaulat makan bergizi gratis ini sebagai salah satu program mereka. 

Sebenarnya kebijakan pemenuhan nutrisi bagi generasi penerus bangsa bukan hal baru dalam keputusan politik pemimpin negara. Sejak tahun 1947, Jepang sudah terlebih dahulu melaksanakan program makan siang gratis (kyushoku) di sekolah dasar. Jepang menyadari bahwa makanan bergizi harus menjadi bagian dari proses belajar, sekaligus menjadi media pendidikan gizi dan kebersihan. Peserta didik dilibatkan dalam penyajian dan pembersihan, menanamkan tanggung jawab dan kebiasaan bersih.

Baca juga: Pemerintah Terus Tekan Praktik Kekerasan Terhadap Anak di Sarmi

Lain halnya Negara super power baru China yang meluncurkan program makan siang gratis pada 2011 khusus wilayah miskin, dengan tujuan meningkatkan konsentrasi belajar dan menekan angka anak putus sekolah. Negeri Tirai Bambu juga membangun dapur dan toilet sekolah sebagai satu paket program intervensi.

Calon negara Adidaya berikutnya, India sudah melaksanakan Midday Meal Scheme, yaitu program makan siang terbesar di dunia, menyasar 120 juta anak sekolah dengan menu bergizi. Program ini juga disertai kampanye sanitasi dan pendidikan perilaku hidup bersih.

Pernahkah kita menyadari, bahwa gizi bukan hanya tentang asupan makanan, melainkan juga erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan perilaku higienis. Nutrisi yang baik membutuhkan ekosistem pendukung: air bersih, sanitasi pemukiman yang layak, dan kebiasaan hidup bersih sehat. Tanpa itu, asupan bergizi hanya akan menjadi energi yang terbuang sia-sia.

Baca juga: Tekan HIV/AIDS di Papua Tengah, KPA Bakal Awasi Ketat Tempat Hiburan Malam

Ambil satu contoh sederhana: seorang anak menerima telur rebus dan tumis sayur dari program MBG di sekolahnya. Tapi ia tidak memiliki akses ke jamban layak di rumah, dan sebelum makan ia mencuci tangan menggunakan sumber air yang tercemar limbah. Atau lebih buruk tidak mencuci tangan sama sekali karena tidak terpenuhinya akses air bersih di sekolah. Maka yang terjadi bukan peningkatan gizi, tapi potensi dan risiko infeksi berulang yaitu diare, cacingan, dan penyerapan nutrisi yang terganggu, efeknya bukan hanya pertumbuhan fisik, tetapi otak anak juga tidak mampu menyerap ilmu di sekolah. Efek domino dari sanitasi yang buruk ini sangat nyata dan bisa membatalkan manfaat gizi yang sudah diupayakan pemerintah.

Kita tentu sadar, Makan Bergizi Gratis perlu di dukung berbagai faktor. Tanah Papua, menjadi salah satu perhatian Pemerintah Prabowo untuk mewujudkan visi misi beliau terkait MBG.

Baca juga: Senator Filep Wamafma: Duta Bahasa Papua Harus Menjadi Pemenang di Tingkat Nasional

tapi realita sehari-hari yang terlihat jelas di banyak kampung di Papua dari pesisir hingga pegunungan yang masih hidup tanpa sanitasi yang layak dan perubahan perilaku higienis, akhirnya MBG berisiko bisa menjadi intervensi yang tumpul. Kesehatan anak bukan hanya ditentukan oleh apa yang mereka makan, tapi juga oleh tempat mereka hidup dan cara mereka hidup.

Laporan WHO menyebutkan bahwa 50 persen kasus stunting berkaitan langsung dengan sanitasi buruk. Tanpa toilet layak, air bersih, dan budaya cuci tangan pakai sabun, tubuh anak-anak kita akan terus kehilangan nutrisi karena infeksi berulang. Kesehatan lingkungan adalah fondasi bagi keberhasilan MBG.

Baca juga: Kejahatan Jalanan di Nabire Menggila, Para Tukang Ojek Mengadu ke Kapolres

Ada peningkatan akses sanitasi layak khususnya di Provinsi Papua pada tahun 2024 yaitu mencapai 80,57 % , menurut Badan Pusat Statistik. Tetapi angka baik itu masih dibayangi rendahnya akses sanitasi layak propinsi saudara sepulau yaitu Papua Tengah dengan 41,44?n predikat sanitasi terendah di Indonesia ada di Provinsi Papua Pegunungan dengan angka 12,61 % (SUSENAS, 2023). 

Memang risiko ini belum terlalu terlihat karena program MBG di tanah Papua kebanyakan baru melakukan pembagian makan di sekolah pada bulan April dan Mei 2025 serta masih minimnya dapur yang melakukan pelayanan MBG di sekolah. 

Baca juga: Pemkab Mimika Alokasikan Rp10 Miliar Renovasi Gedung Biru Terbengkalai