Bupati Jayawijaya
Bupati Sebut 70 Persen SD di Jayawijaya Tidak Berjalan Akibat Guru Pindah Instansi
Kekosongan tenaga pengajar yang cukup besar ini, terjadi karena adanya perpindaan guru, pensiun dan guru berganti dinas atau keluar dari dinas pendidi
Penulis: Noel Iman Untung Wenda | Editor: Marius Frisson Yewun
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda
TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA - Bupati Jayawijaya Athenius Murib mengatakan dirinya bersama Wakil Bupati Ronny Elopere menemukan bahwa hampir 70 persen sekolah dasar (SD) di wilayah itu tidak berjalan normal.
"Hari ini saya mendata ada 168 sekolah dasar (SD), itu saya undang. Nyaris 70 persen tidak ada guru yang mengajar,” kata Athenius Murib saat ditemui Tribun-Papua.com di RSUD Wamena, Rabu, (02/04/2025).
Baca juga: Nakes Jayawijaya Protes Soal Upah,Bupati-Wabup Janji Atasi Keluhan Mereka
Menindaklanjuti temuan itu, dalam 100 hari kerja dia dan wakil, mereka akan melakukan pengecekan dan penataan ulang.
"Ada tenaga kontrak, dan tenaga pengajar lain. Yang ada itu saja belum maksimal, sehingga ini kami program di pemerintahan yang baru, dalam 100 hari kerja dan kita mulai pendataan,"katanya.
Baca juga: Pemerintah Jayawijaya Siapkan 1.000 Pohon Cemara Percantik Ibu Kota Papua Pegunungan
Kekosongan tenaga pengajar yang cukup besar ini, terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah guru berganti dinas atau keluar dari dinas pendidikan ke dinas lain, yang tidak berkaitan dengan pendidikan.
"Sebagian guru yang lain itu bermigrasi ke tempat yang lain, pindah perkantoran/dinas dan juga pensiun, maka hal ini terjadi kekosongan tenaga guru baik di tingkat TK, SD, SMP, SMA sangat tinggi," katanya.
Baca juga: Pedagang Pasar Potikelek di Jayawijaya Mengeluh Akibat Air Sering Menggenangi Tempat Jualan
Dia mengatakan persoalan ini sudah lama berakar di wilayah itu dan benar-benar menjadi persoalan serius maka akan jadi fokus dirinya dan wakil.
Athenius mengatakan, data yang ia sebut baru sebatas SD atau belum termasuk pada jenjang SMP mapun SMA dan taman kanak-kanak.
Baca juga: Intelektual Jayawijaya Minta Pemkab Siapkan Solusi Terhadap Dampak Penghentian Peredaran Miras
Bupati akan berkoodinasi dengan pemerintah provinsi untuk membenahi system pendidikan di sana agar anak-anak mendapatkan hak pendidikan yang layak.
"Ini pekerjaan rumah kita ke depan sangat berat untuk menyiapkan tenaga guru, sambil memperhatikan apa yang menjadi hak mereka dan hal ini pasti, karena kita menuntut kewajiban tetapi hak mereka pasti kita perhatikan yang layak agar mereka dapat memberikan ilmu kepada siswa" kata Mantan Dandim 1702 Jayawijaya itu.(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.