Minggu, 10 Mei 2026

Suku Besar Assotipo

Suku Besar Assotipo di Jayawijaya Siap Gugat Pansel DPRK-DPRP Jalur Otsus

"Jadi saya meminta kepada Pemkab Jayawijaya dan Pemprov Papua Pegunungan untuk segera prioritaskan kader-kader atau SDM kami yang telah mendaftarkan d

Tayang:
Penulis: Amatus Hubby | Editor: Marius Frisson Yewun
Tribun-Papua.com/Amatus Huby
KEPALA SUKU BESAR ASSOTIPO: Suasana Kepala Suku Besar Assotipo Wesakin Asso bersama sejumlah pemuda dan saat memberikan bukti laporan kepada Kuasa Hukum LBH Kyadawun di Taman Injil masuk Assotipo, Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan pada Kamis (3/4/2025) sore. Ini merupakan upaya masyarakat dalam mencari keadilan atas seleksi DPRK/DPRP jalur otsus yang dinilai penuh kecurangan. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Amatus Huby 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAWIJAYA - Kepala Suku Besar Assotipo, Wesakin Asso bersama tokoh pemuda Papua Pegunungan melaporkan Panitia Seleksi DPRK Jayawijaya dan DPRP Papua Pegunungan kepada kuasa hukum LBH Kyadawun. Kegiatan berlangsung di Taman Injil masuk Assotipo, Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan pada Kamis (3/4/2025) sore.

Wesakin Asso meminta Pemerintah Republik Indonesia harus memprioritaskan anak cucu pelaku-pelaku sejarah dalam seleksi DPRK maupun DPRP jalur otsus sebagai bentuk penghargaan.

Baca juga: Liga 4 Papua Pegunungan Resmi Ditutup Usai Persigubin Hantam Tim Lawan dan Raih Juara 1

"Sebab kami ini punya jasa besar dalam membangun Papua Pegunungan atau NKRI ini. Otsus ini wilayah usulan OAP bukan kepentingan kelompok tertentu. Maka kami agar pemerintah segera gantikan orang yang telah kami usul melalui lembaga masyarakat adat dalam hal seleksi DPRP Otsus,"katanya.

Dia mengatakan Pemprov Papua Pegunungan dalan hal ini, Pansel Papua Pegunungan tidak boleh mengintervensi wilayah Otsus Papua konsekwensi politik otsus adalah pelaku pembangunan. Atas kepentingan masyarakat adat masyarakat Papua Pegunungan.

Baca juga: Gaji Dipangkas, Nakes RSUD Wamena Protes: Begini Reaksi Bupati Jayawijaya

"Jalur Otsus ini kita punya, jadi Pansel jangan main-main. Kita punya adik-adik yang masuk itu harus diakomodasi jangan digeser karena kepentingan pribadi,"katanya.

Lanjut dia menegaskan jika tidak diakomodasi maka pembangunan kantor gubernur yang direncanakan bangun di wilayah Molama itu pihaknya akan di palang.

Baca juga: Bupati Sebut 70 Persen SD di Jayawijaya Tidak Berjalan Akibat Guru Pindah Instansi

"Kami meminta kepada Pansel DPRK tingkat kabupaten juga harus akomodir anak cucu dari tokoh-tokoh pejuang seperti Kurulu Mabel, Silokarno doga dan Ukumiarek Asso," ujarnya.

Ini yang menurutnya harus diakomodasi karena para tokoh inilah yang mempunyai kontribusi besar terhadap Kabupaten Jayawijaya.

Sementara itu Tokoh Pemuda Papua Pegunungan Soni Lokobal mengatakan bahwa pihaknya ingin menyampaikan beberapa stegmen terkait dengan seleksi tahapan pemberkasan maupun penetapan DPR jalur Otsus di wilayah Provinsi Papua Pegunungan.

Baca juga: Nakes Jayawijaya Protes Soal Upah,Bupati-Wabup Janji Atasi Keluhan Mereka

"Saya mewakili salah satu dari aliansi yang berada di wilayah provinsi Papua Pegunungan bersama keluarga besar ini merasa dirugikan, yang salah satunya ialah hasil yang ditetapkan oleh pansel melalui jalur mekanisme kami akan laporkan pansel melalui jalur hukum,"jelas Lokobal.

"Kami dari suku besar ini punya jasa besar mengapa, karena kami melihat bahwa yang membawa pemerintah itu kami, gereja juga kami, dan adat dan budaya juga kami. Namun hari ini Pemprov Papua Pegunungan tidak mengindahkan apa yang menjadi tujuan kami,"sambung Lokobal.

Baca juga: Intelektual Jayawijaya Minta Pemkab Siapkan Solusi Terhadap Dampak Penghentian Peredaran Miras

Dikatakan mewakili suku aliansi besar meminta jatah satu kursi DPRK dan satu kursi DPRP untuk wajib harus diprioritaskan.

"Jadi saya meminta kepada Pemkab Jayawijaya dan Pemprov Papua Pegunungan untuk segera prioritaskan kader-kader atau SDM kami yang telah mendaftarkan diri sebagai calon. Dan saya berharap Pansel jangan merugikan salah satu pihak dari kami,"ungkapnya.

Lokobal juga menegaskan bahwa pihaknya sudah sepakat sehingga hari ini menggelar konferensi pers agar Pemprov Papua Pegunungan dan Pemkab Jayawijaya segera mengesahkan keterwakilan dari pihaknya.

Baca juga: Intelektual Jayawijaya Minta Pemkab Siapkan Solusi Terhadap Dampak Penghentian Peredaran Miras

Sumber: Tribun Papua
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved