Kunjungi Wamena, DPR RI Mendukung Percepatan Pembangunan KIPP Papua Pegunungan

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com,Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA - Komisi II DPR RI menegaskan komitmennya dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan di Provinsi Papua Pegunungan. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Tim Komisi II, Giri Ramadan N. Kiemas, saat melakukan kunjungan kerja ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Jumat (16/05/2025).

Kunjungan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, pejabat Kementerian Dalam Negeri, perwakilan dari Kementerian PUPR, serta para bupati, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dari delapan kabupaten di wilayah Papua Pegunungan. Rombongan meninjau langsung lokasi pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang terletak di Gunung Susu.

Baca juga: DPRK Pertanyakan AMDAL Lokasi Kantor Gubernur Papua Pegunungan di Gunung Susu

Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, mendampingi langsung kunjungan tersebut. Dalam paparannya, ia menyampaikan bahwa proses pematangan lahan telah dimulai sejak empat hari lalu, sementara pembangunan fisik kantor pemerintahan akan didanai oleh APBN.

"Lokasi Gunung Susu dipilih karena statusnya sebagai aset resmi milik Kabupaten Jayawijaya yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi," jelas Gubernur Tabo.

Baca juga: Bupati Yapen Sambut Positif Praktik Investasi Pendidikan yang Dilakukan GKI Menawi

Dalam sambutannya, Giri Kiemas menyampaikan bahwa pembangunan kantor gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) harus segera dipercepat sebab kehadiran infrastruktur permanen bukan hanya untuk mendukung kinerja pemerintahan, tetapi juga sebagai simbol kehadiran negara di tengah masyarakat.

"Saat ini, Gubernur, DPR, dan MRP masih menggunakan fasilitas pinjaman. Ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Negara harus hadir secara nyata," tegas Giri.

Baca juga: Warga Sipil 2 Distrik di Jayawijaya Resah Dengan Keberadaan TNI-Polri Bersenjata Lengkap

Ia menambahkan, DPR RI akan terus mendorong percepatan proses administrasi dan penganggaran agar pembangunan kantor-kantor pemerintahan di Papua Pegunungan dapat segera dimulai.

“Kita ingin Papua Pegunungan memiliki kantor pemerintahan yang representatif, sebagai wujud kesiapan provinsi ini untuk berjalan mandiri dan melayani rakyat dengan lebih baik,” ujarnya.

Baca juga: Bupati Biak Tinjau 2 Rumah yang Dibangun Dengan DD di Kbusdori

Sebagai salah satu provinsi baru hasil pemekaran pada 2022, Papua Pegunungan kini tengah memfokuskan diri pada pembangunan infrastruktur dasar guna memperkuat fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.(*)