DPRP Papua Tengah Minta BPK Audit Rp30 Miliar Dana Pembangunan Lapter Hoeya di Mimika

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Tengah minta penegak hukum seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit dana pembangunan Lapangan Terbang (Lapter) Distrik Hoeya di Kabupaten Mimika.

Anggota DPRP Papua Tengah, Peanus Uamang di Nabire pekan kemarin mengatakan, dana pembuatan Lapter itu cukup besar yaitu Rp30 miliar namun pengerjaan tidak selesai 100 persen bahkan tidak sesuai yang diharapkan.

Baca juga: Pemkab Biak Numfor Persiapkan Pembentuk 228 Koperasi Desa Merah Putih

"Bagi saya, ini harus diaudit total oleh pihak berwenang, seperti, Kejaksaan, ataupun BPK, dan Inspektorat," kata Peanus kepada Tribun-Papua.com.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini bilang Lapter itu sangat berguna untuk masyarakat di sana dan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk dibagun lebih layak.

Baca juga: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRK Jayawijaya Jaring Aspirasi Masyarakat

"Pada prinsipnya kami mendukung penuh pembangunan ini, tetapi pengawasan dari berbagai pihak perlu dilakukan, karena itu penting," katanya.

DPRP tidak menghendaki pembangunan yang asal-asalan, apalagi berhubungan dengan fasilitas pelayanan public dan menyangkut keselamatan penerbangan atau masyarakat.

Baca juga: Wakil Bupati Mimika Ingatkan OPD soal Penggunaan Anggaran, Emanuel Kemong: Harus Sesuai Prosedur

"Supaya apa yang dilakukan juga dapat dilaksanakan secara serius, dan tuntas, agar pelayanan publik di Distrik Hoeya berjalan baik,” ujarnya.

Perlu diketahui bahwa Lapter ini merupakan satu-satunya akses transportasi bagi masyarakat di Distrik Hoeya ke Kota Mimika. Karena untuk menjangkau distrik ini, harus menggunakan pesawat perintis.(*)