Pemuda Pertanyakan Kinerja 100 Hari Bupati Waropen di Papua

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yulianus Magai

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Forum Komunikasi Pimpinan Organisasi Kepemudaan dan Aktivis Pemuda Peduli Papua mempertanyakan kinerja Bupati Waropen, Dr. Fransiskus X. Mote, dalam 100 hari masa kepemimpinannya.

Ketua Forum, Rando Rudamaga, menyampaikan kritik tersebut dalam diskusi terbuka yang digelar di salah satu kafe di Abepura, Kota Jayapura, pada Selasa (22/7/2025).

Baca juga: Bupati Biak Minta Disdukcapil Proses Akta Lahir Untuk Semua Anak

“Kami mempertanyakan output dari 100 hari kerja bupati Waropen yang menurut pengamatan kami tidak memiliki arah yang jelas. Hampir seluruh program prioritas tidak menunjukkan progres yang konkret. Janji dan ucapan seorang Bupati kepada masyarakat harus ditindaklanjuti, bukan hanya dijawab ketika muncul kritik dan aksi protes,” ujar Rando.

Ia juga mengatakan ketidakhadiran penjelasan resmi dari pihak pemerintah mengenai berbagai janji yang belum ditunaikan, membuat masyarakat bingung dengan system birokrasi yang dilaksanakan.

Baca juga: PSU Pilkada Papua: 2.875 TNI-Polri Siap Amankan Pemilihan Gubernur

“Contohnya, janji soal Bandara Botawa, pelabuhan kapal putih dan border penyangga, pembangunan talut, asrama mahasiswa Waropen di Jayapura, biaya Mubes IV IMAWAR, serta perubahan SK DPRK Waropen. Semuanya masih menggantung,” lanjutnya.

Rando juga menyinggung soal penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) senilai Rp6 miliar antara Bupati Waropen dan PT Belibis Putra Mandi untuk subsidi kapal cepat Express Bahari rute Biak Waropen Serui.

Baca juga: Bupati Biak Canangkan Kampung Ramah Perempuan dan Peduli Anak

“MoU ini dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan DPRK maupun dinas terkait. Bahkan, biaya itu tidak ada dalam rencana pembiayaan. Kami menduga ada permainan terselubung yang justru menguntungkan segelintir pejabat. Sementara masyarakat bawah hanya mengandalkan kapal perintis,” tegasnya.

Sekretaris Forum, Paul Oge, mengatakan keterlambatan pembayaran honor aparat kampung dan Bamuskan di 11 distrik juga menjadi masalah pelayanan pemerintahan di sana.

Baca juga: Anggota Brimob Bobol Toko Emas di Manokwari, Terlilit Utang Judi Online

Seharusnya honor dibayar per triwulan, tapi kenyataannya baru satu bulan yang dibayarkan, dan itu pun hanya untuk distrik Hirihi Walai. 

“Ini keputusan yang tidak adil, menunjukkan keberpihakan kepada kelompok tertentu. Waropen ini rumah kita bersama, bukan lahan untuk memuaskan diri sendiri,” kata Paul.

Baca juga: Papua Barat Gempar, Sekuriti Kantor BPKAD Ditemukan Tewas Terkunci

Ia juga menekankan bahwa tenaga kesehatan dan guru kontrak belum menerima beberapa hak mereka, padahal Dana Alokasi Umum (DAU) serta dana Otonomi Khusus (Otsus) sudah masuk ke kas daerah.

“Mereka (nakes dan guru) bekerja tulus melayani masyarakat, tapi sampai hari ini belum juga dibayar. Kenapa belum dikeluarkan sesuai SOP?” ujarnya.

Baca juga: Gudang Bulog di 6 Provinsi se-Papua Bebas Dari Beras Oplosan

Di sisi lain, Michael Saneri selaku anggota forum juga menyoroti keterlambatan pencairan Dana Desa (DD) di Waropen yang baru dilakukan pencairan tahap pertama padahal sudah pertengahan Tahun 2025.

“Baru sekali pencairan dilakukan dan itu pun langsung oleh Bupati. Seharusnya pencairan tahap dua sudah berjalan,” ungkap Michael.