Antara Hak Warga dan SDM Terbatas: Ini Kisah Dilema Pelayanan Dukcapil di Jayawijaya 

KTP rusak: 190 berkas

Yang mencolok, mayoritas pengurusan bukan perekaman KTP baru, melainkan cetak ulang karena KTP hilang atau perubahan data.

Baca juga: Jadwal Imsakiyah Jayapura Hari Ini Minggu 1 Maret 2026

“Masyarakat sering datang bukan untuk perekaman baru, tapi karena KTP hilang. Seolah-olah menggampangkan. Padahal setiap tahun kami kekurangan stok ribbon karena terlalu banyak cetak ulang,” katanya.

Ribbon merupakan komponen penting dalam pencetakan KTP elektronik. Jika stok menipis, pelayanan otomatis terganggu.

Fenomena ini menunjukkan bahwa literasi administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan. 

KTP bukan sekadar kartu identitas, melainkan dokumen penting untuk mengakses layanan publik, perbankan, pendidikan, hingga bantuan sosial. Kehilangan berulang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga membebani sistem pelayanan.

Baca juga: BBM Nelayan Biak Disalahgunakan, Bupati Sidak Langsung SPBUN Samber Binyeri

Antara Hak Warga dan Realitas Lapangan

Peristiwa protes 42 menit pelayanan itu sejatinya menjadi refleksi bersama. Di satu sisi, masyarakat berhak atas pelayanan publik yang cepat dan profesional. Di sisi lain, aparatur bekerja dalam keterbatasan nyata baik SDM, anggaran, maupun fasilitas.

Yohanes menegaskan, pihaknya tidak menutup mata terhadap kritik.

“Kami mohon dukungan masyarakat. Ini kerja bersama. Kami ingin memberikan pelayanan terbaik, tapi kami juga butuh pengertian dan dukungan,” katanya.

Kisah Dukcapil Jayawijaya adalah gambaran kecil dari tantangan pelayanan publik di wilayah pegunungan Papua. 

Di tengah tuntutan administrasi modern yang serba cepat, realitas di lapangan masih bergulat dengan keterbatasan dasar.

Antrean mungkin bisa dipersingkat. Gedung mungkin bisa direhabilitasi. SDM mungkin bisa ditambah. Namun yang tidak kalah penting adalah membangun kesadaran bersama bahwa pelayanan publik bukan hanya soal pemerintah bekerja, tetapi juga masyarakat yang tertib dan bertanggung jawab menjaga dokumen kependudukannya.(*)