Antara Hak Warga dan SDM Terbatas: Ini Kisah Dilema Pelayanan Dukcapil di Jayawijaya 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

Di sebuah gedung bekas kantor inspektorat yang kini difungsikan sebagai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, antrean warga kembali memanjang. Rabu (26/2/2026), suasana sempat memanas. 

Sejumlah warga memprotes durasi pelayanan loket yang dinilai terlalu singkat sekitar 42 menit sebelum ditutup petugas.

Aksi yang berlangsung kurang lebih 20an menit itu akhirnya mereda setelah pimpinan dinas turun tangan dan berdialog secara persuasif. Namun peristiwa tersebut membuka satu kenyataan, pelayanan administrasi kependudukan di Jayawijaya sedang menghadapi tantangan besar.

Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Jayawijaya, Yohanes P. Lani, menegaskan bahwa pihaknya langsung melakukan evaluasi internal usai menerima aspirasi masyarakat.

Baca juga: Pemerintah Papua Pegunungan Dikritik Tajam Soal Obsesi Pembangunan Fisik yang Mubazir

“Kami telah melakukan pertemuan bersama staf untuk evaluasi. Harapan kami, meski dengan sumber daya manusia dan sarana yang terbatas, pelayanan tetap berjalan dan terus kami perbaiki,” ujarnya.

40 Pegawai Layani 200 Ribu Penduduk

Jika dibandingkan dengan daerah lain, beban kerja Dukcapil Jayawijaya memang terbilang berat. Yohanes membeberkan, jumlah aparatur sipil negara (ASN) di kantornya hanya 18 orang, ditambah 13 tenaga honorer. Totalnya bahkan tidak mencapai 40 pegawai.

Bandingkan dengan Dukcapil di Kota Jayapura yang memiliki sekitar 60 ASN, atau Kabupaten Jayapura dengan sekitar 50 ASN.

“Dengan 18 ASN dan 13 honorer, kami melayani 40 distrik, 328 kampung, dan lebih dari 200 ribu penduduk. Apakah bisa dengan SDM begitu?” katanya retoris.

Baca juga: Simbol Toleransi Bupati Biak Kenakan Busana Muslim Saat Jamu Buka Puasa Bersama

Keterbatasan itu berdampak langsung pada durasi dan kapasitas pelayanan. Terlebih lagi, hampir seluruh operator pelayanan merupakan tenaga honorer. Di tengah regulasi yang membatasi pengangkatan honorer baru, kondisi ini menjadi dilema tersendiri.

Apalagi saat ini pelayanan berlangsung dalam suasana penyesuaian jam kerja selama Ramadhan 1447 Hijriah. Banyak staf yang menjalankan ibadah puasa.

“Hampir semua operator kami tenaga honor. Banyak yang beragama Islam dan sedang puasa. Kami harus menjaga keseimbangan antara kewajiban pelayanan dan hak ibadah staf,” jelas Yohanes.

Gedung Tak Layak, Warga Antre di Luar

Persoalan tidak berhenti pada jumlah pegawai. Gedung kantor Dukcapil Jayawijaya dinilai belum memenuhi standar pelayanan publik.

Baca juga: Pasar Terapung Perdana Meriahkan HUT Ke-116 Kota Jayapura: Ini Bagian Budaya Kita