LSM di Papua Perkuat Visi Bersama Kawal Implementasi Otsus yang Belum Optimal

“Pengakuan hutan adat di tingkat nasional juga masih menghadapi hambatan regulasi dan birokrasi. Akibatnya, banyak wilayah adat tetap rentan terhadap izin-izin pembangunan berskala besar,” tambahnya.

Dalam konteks tersebut, masyarakat sipil di Tanah Papua dinilai memiliki peran strategis sebagai pengawal mandat Otsus, pelindung hak masyarakat adat, sekaligus penggerak alternatif pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Baca juga: Kemensos Perluas Program Sekolah Rakyat di Papua, Siapkan Pembangunan Pola Asrama di Jayapura

Meski demikian, kerja-kerja masyarakat sipil juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti fragmentasi wilayah pascapemekaran, keterbatasan koordinasi lintas provinsi, hingga akses pendanaan yang masih terpusat di Jakarta.

“Kondisi ini menuntut konsolidasi baru, pembacaan konteks bersama, serta penyelarasan visi dan strategi lintas aktor masyarakat sipil di Tanah Papua,” katanya.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum strategis untuk menyatukan kembali gerak masyarakat sipil dalam mengawal implementasi Otsus, memperkuat perlindungan hak masyarakat adat, serta mendorong pembangunan berkelanjutan yang adil dan inklusif.

Mario berharap dukungan dari donor maupun pemerintah tetap terbuka guna memastikan proses konsolidasi dan penguatan kapasitas masyarakat sipil dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Dukungan semua pihak sangat krusial agar pembangunan di Tanah Papua benar-benar berpihak pada masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan,” pungkasnya.(*)