Realisasi Anggaran Biak 2025 Capai 90 Persen, Dana Otsus dan DTI Jadi Primadona

Ringkasan Berita:

• Penyerapan Anggaran Strategis Tinggi: Serapan pos anggaran utama (DAK Fisik, DAK Non-Fisik, Otsus, dan DTI) tampil impresif dengan rata-rata di atas 90 persen.
• Dana Otsus dan DTI Maksimal: Alokasi khusus Papua (Otsus dan DTI) mencatatkan capaian tertinggi sebesar 95,15 persen, menunjukkan percepatan pembangunan yang efektif.
• Pendapatan Daerah Stabil: Realisasi pendapatan mencapai Rp1,22 triliun (89,20 persen), mendekati target Rp1,37 triliun hingga akhir periode Desember 2025.

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Fiona Sihasale

TRIBUN-PAPUA.COM, BIAK NUMFOR - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, Gunadi, S.Sos,. M.Si menyebut realisasi anggaran Tahun 2025 di seluruh Organsaisi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan capaian cukup baik, dengan rata-rata serapan sejumlah pos berada di atas 90 persen.

Gunadi yang ketika diwawancarai menggunakan baju batik khas Papua pada Kamis, (8/1/2026), mencontohkan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik tercatat, mampu diserap sebesar 93,30 persen, DAK fisik 94,41 persen, sementara dana Otsus serta Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) mencapai 95,15 persen.

Ia mengatakan, secara kumulatif realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga 31 Desember 2025 masih bersifat sementara sebab masih ada sejumlah pendapatan dan belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Misalnya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana kapitasi, serta klaim BPJS Kesehatan pada RSUD.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Jayapura Besok, Jumat 9 Januari 2026: Muara Tami Hujan Ringan

Walaupun dana-dana itu tidak melalui RKUD, seluruhnya merupakan hak keuangan pemerintah daerah dan dikelola oleh pemda, sehingga wajib dilaporkan secara akuntansi sesuai standar pemerintahan. 

“Oleh karena itu, laporan realisasi anggaran masih bergerak hingga pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilakukan dan angka dikunci,” kata Gunadi saat wawancara di ruang kerjanya. 

Hingga 31 Desember 2025 realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp1,22 triliun dari target Rp1,37 triliun atau sebesar 89,20 persen. Angka tersebut masih dapat berubah seiring dengan proses input dan penyesuaian data pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang digunakan pemerintah daerah.

Baca juga: Uskup Timika Tolak PSN Sawit: Masyarakat Butuh Hutan, Bukan Kebun Kelapa Sawit

Sementara untuk realisasi belanja daerah, tercatat sebesar Rp1,21 triliun dari target Rp1,43 triliun. Angka ini juga masih bersifat sementara karena masih menunggu laporan realisasi belanja dari seluruh perangkat daerah.

“Untuk belanja Otonomi Khusus tahun 2025, total anggaran sebesar Rp183 miliar, dan telah direalisasikan sebesar Rp174,2 miliar atau 95,5 persen. Sisa anggaran yang belum terserap sekitar Rp8,8 miliar,” katanya.

Ia menambahkan bahwa untuk DAK fisik dengan total Rp25,46 miliar, telah direalisasikan melalui SP2D yang terbit dan cair sebesar Rp24,04 miliar.

Baca juga: Bupati Biak Numfor: Sertifikat Tanah Penting Ketika Pengusulan Program ke Kementrian 

Sedangkan DAK non fisik dengan total anggaran Rp14,8 miliar ditambah Silpa Rp2,9 miliar, telah direalisasikan sebesar Rp16,6 miliar, dengan sisa anggaran Rp1,2 miliar.

Untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp36,25 miliar dari target Rp49,64 miliar. Adapun Dana Bagi Hasil (DBH) dari provinsi yang belum sepenuhnya disalurkan masih menyisakan sekitar Rp13 miliar dari total alokasi Rp24 miliar.

“Semua angka ini akan kami sajikan secara final setelah seluruh laporan keuangan diterima dan dilakukan rekonsiliasi, sehingga data yang disampaikan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutup Gunadi.

Baca juga: Kembangkan Pariwisata, Bupati Biak Kembali Serahkan Bantuan Loangboat ke Komunitas Kaki Kosong

Biak Numfor merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua dengan jumlah penduduk berdasarkan menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) tercatat sekitar 150.318 jiwa. Penduduknya terdiri dari berbagai latar belakang suku, baik Orang Asli Papua (OAP), Jawa, Sulawesi, Sumatera, maupun Maluku yang hidup berdampingan secara rukun.