Belum Terima Data Stunting, Yunus Wonda Tekankan Dinkes Jayapura Jangan 'Gelap' Data 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nur jannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menekankan intervensi stunting memerlukan data dan informasi secara lengkap mengenai jumlah anak dan balita di 139 kampung terdampak stunting di wilayahnya.

Namun, hingga kini dirinya belum menerima laporan terkait angka stunting dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura.

Hal itu disampaikan Wonda dalam sambutannya saat peluncuran 'Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting' atau disingkat Genting, yang diselenggarakan oleh Tim Penurunan Percepatan Stunting Kabupaten Jayapura di Kantor Bupati Jayapura, Sentani, Rabu (5/11/2025).

"Sampai hari ini tidak ada data di meja saya. Data berapa banyak anak stunting, tinggal dimana, di kampung mana, bagaimana kita mau kejar target sementara kita sendiri gelap datanya," tegasnya.

Baca juga: Pelaporan Dana Desa Macet, BPK Temukan Penyalahgunaan Rp 60 Miliar di Kabupaten Jayapura

Yunus menyebut pada 2024 menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka stunting di Kabupaten Jayapura mencapai 15,2 persen.

Menurutnya, angka ini harus diketahui secara rinci agar penanganan tak salah arah.

"Apa yang harus kita kerjakan untuk mengintervensi stunting. Kita harus tahu jumlah [anak dan balita stunting] di Kabupaten Jayaura. Nama, alamat, di kampung mana, distrik mana," katanya.

Wonda menegaskan, Dinas Kesehatan mestinya memiliki data valid mengenai angka dan lokus stunting.

"Jadi saya harap data ini lengkap untuk untuk saya. Kalau secara global, tidak akan selesai," ujarnya.

Ia menilai keseriusan dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan pengentasan stunting, dimana program yang dikerjakan juga harus saling bertautan.

Bila perlu, jika ada rumus untuk mengentaskan stunting dari Kabupaten Jayapura maka perlu dilakukan secara nyata.

Dalam kunjungan kerja ke Distrik Yapsi, misalnya, ia menemukan anak dikategorikan stunting tetapi menurut orangtuanya pertumbuhan anak itu dalam kondisi sehat.

"Saya tidak tahu [bagaimana] memperbaiki, kekurangan apa yang harus dikejar, jangan sosialisasi saja, gizi saja, tidak akan pernah selesai," katanya.

Di APBD 2026, kata Wonda, dinas terkait memisahkan anggaran penananganan stunting supaya tidak main 'copot' sana-sini.

Hal itu dilakukan supaya keberhasilan program dapat diukur serta disesuaikan dengan plot anggaran yang ada.

"Pastikan anggaran ada di stunting. Paling tidak satu dua tahun kedepan angka stunting sudah tidak ada. Jangan ada terus berarti kita yang gagal ini," ujarnya.

Bentuk komitmen pemerintah mengenai percepatan stunting juga sesuai dengan pNomor 72 tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.

 Intervensi gizi spesifik dan sensitif yang difokuskan pada 1.000 hari pertama kehidupan, penyediaan air bersih juga sanitasi.

"Kita sudah punya perpres itu artinya silahkan masuk bikin nilai [anggaran] ada payung hukum yang ada silahkan dinas terkait kasih masuk. Kita pastikan bahwa kita bis tiba di titik nol. Kalau fokus ini bisa selesai."

Ditempat terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Anton Mote mengatakan, angka stunting di Kabupaten Jayapura tahun 2025 mencapai 22 persen.

Data ini berdasarkan hasil pengukuran di 22 puskesmas lewat sistem Elektronik-Pencatatan Dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-Ppgbm).

Baca juga: DP3A Kabupaten Jayapura Fokuskan Rp1 Miliar Untuk Cegah Kekerasa dan Stunting

Persentase itu berdasarkan jumlah pengukuran 8.006 anak dan balita berumur dibawah lima tahun.

Pengukuran di lakukan sejak Januari sampai Oktober 2025.

"Paling tinggi ada di Sentani Kota, 215 anak. Kami Lakukan intervensi sejak Januari," ujarnya ketika ditemui di ruang kerjanya.

Menanggapi soal laporan stunting yang belum diberikan kepada bupati, kata Anton, laporan tersebut sudah diberikan tetapi belum sampai ke bupati.

"Laporan saya sudah berikan ke asisten, mungkin belum sampai di bupati," katanya. (*)