Opini
Selesaikan Konflik Papua dengan Keberanian
Masyarakat Papua bukanlah musuh yang diperangi, melainkan saudara kandung yang harus dicintai, dilindungi, dibantu dan dijaga harkat dan martabatnya.
Penulis: Yulianus Bwariat | Editor: Paul Manahara Tambunan
Akibatnya, terjadi ketidak sinergian dan kesinambungan upaya lintas sektoral yang seharusnya menjadi kunci keberhasilan penyelesaian masalah Papua.
Jika semua pihak memiliki komitmen, spirit dan goodwill yang sama, maka seharusnya ketersediaan anggaran di kementerian dan lembaga yang tidak terdukung oleh kecukupan tenaga dapat disinergikan dengan ketersediaan tenaga yang tidak didukung anggaran khusus di TNI.
Di wilayah Papua Selatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kolakops Korem 174/ATW Merauke, terjadi penurunan yang siginifikan terhadap frekuensi dan kualitas gangguan keamanan yang dilakukan oleh KSB sejak tahun 2020 hingga tahun 2021.
Baca juga: 4 Anggota Diperiksa Atas Bentrok Kopassus Kontra Brimob Akibat Rokok di Papua, Panglima: Proses
Puncaknya, Pekan Olahraga Nasional (PON XX) yang diselenggarakan di wilayah Merauke dan Mimika berjalan dengan lancar, aman dan sukses tanpa gangguan dari KSB.
Dinamika yang terjadi para proses perencanaan dan persiapan yang sempat memunculkan kekuatiran akan gagalnya PON XX sama sekali tidak terbukti.
Justru pesta olahraga tersebut mencerminkan sebuah keberhasilan besar dan mendapatkan apresiasi dari banyak pihak.
Hal tersebut menjadi salah satu cerminan bahwa kedamaian dan keamanan bisa tercipta di bumi Papua jika terjadi harmoni yang sesungguhnya antara negara dan masyarakat Papua.
Hal tersebut yang sedang dan terus diupayakan oleh Kolakops Korem 174/ATW Merauke untuk dijadikan pendekatan dalam pelaksanaan tugas-tugas operasi seluruh Satgas yang berada di wilayah Papua Selatan.
Kehadiran Satgas TNI harus mampu menjadi bagian dari keluarga masyarakat Papua untuk bersama-sama membangun dan mengatasi berbagai persoalan yang terjadi sesuai dengan kemampuan dan batas kemampuan yang ada.
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa diperlukan sebuah keberanian dalam hati, pikiran dan tindakan prajurit TNI yang melaksanakan tugas menjaga kedaulatan NKRI di Papua.
Keberanian yang dimaksud disini adalah keberanian untuk mencintai, melindungi, membantu serta menjaga harkat dan martabat orang Papua.
Baca juga: Rakyat Papua Minta Penegak Hukum Segera Periksa Aliran Dana Otsus, Ada Apa?
Ini mengandung makna yang luas serta membutuhkan konsekuensi perubahan mindset para unsur pimpinan beserta seluruh prajurit yang mendapatkan kehormatan untuk bertugas menjaga kedaulatan NKRI di Papua.
Para prajurit TNI yang akan melaksanakan tugas menjaga kedaulatan NKRI di Papua harus mau merubah mindset nya dengan tidak mengedepankan cara berpikir kekerasan dan berorientasi pada kuantitas “kontak” dengan kelompok bersenjata serta hasil yang didapatkan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas.
Jika sasaran akhirnya adalah dimenangkannya hati dan pikiran rakyat, maka ketiadaan gangguan dari kelompok bersenjata di wilayah penugasan suatu satuan dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap satuan tersebut justru seharusnya dijadikan sebagai ukuran keberhasilan, bukan malah dianggap bahwa satuan tersebut malas melakukan patroli dan sebagainya.
Kebijakan Negara yang disampaikan oleh Presiden dan Wapres RI untuk lebih mengedepankan pendekatan kesejahteraan yang diharmonisasi dengan pendekatan keamanan harus benar-benar dijabarkan dan diimplementasikan oleh seluruh stakeholder terkait.