Kenal Marinus Yaung? Sebut Pegunungan Tengah Papua Sebagai 'Provinsi KKB', Begini Sosoknya

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Marinus Yaung jadi sorotan usai melontarkan pernyataan keras soal gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) hingga menyebut daerah pegunungan tengah Papua sebagai Provinsi KKB.

Akademisi Universitas Cenderawasih ini merupakan sosok yang mendukung pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.

Alasannya mendukung DOB adalah karena daerah pegunungan tengah Papua kerap terjadi konflik bersenjata antara aparat TNI-Polri dan KKB.

Marinus berpendapat, dengan terealisasinya pembentukkan DOB di Papua, satu di antaranya Provinsi Pegunungan Tengah, seluruh pasukan keamanan dikerahkan untuk membuat garis embarkasi militer, agar membatasi akses Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan para simpatisannya.

“Biarkan KKB dan simpatisannya beraktivitas dengan agendanya sendiri di Provinsi KKB milik mereka sendiri," ujarnya.

Baca juga: Benny Wenda dan ULMWP Gagal Capai Papua Merdeka, Marinus Yaung: Tak Indahkan Nasihat Afrika

Hal itu lantaran, menurut Marinus, semua pihak mau Papua menjadi satu.

"Kita mau Papua tanpa perpecahan.”

“Tapi melihat polarisasi yang semakin tajam di tengah-tengah masyarakat, dan persenjataan modern yang dimiliki KKB, ini suatu pra kondisi yang telah menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan hidup orang Papua lain di luar suku-suku yang membentuk KKB,” kata dalam tulisannya di media sosial, Senin (28/3/2022).

Marinus Yaung pun mengijinkan Tribun-Papua.com untuk mengutip sebagian besar dari tulisannya tersebut.

Menurut Marinus, perlu segera dibentuk Provinsi Pegunungan Tengah Papua atau 'Provinsi KKB Papua' agar pendekatan keamanan oleh negara bisa lebih terukur, terarah dan tepat sasaran.

“Pada akhirnya, ancaman terhadap kemanusian oleh KKB Papua bisa diminimalisir pasukan keamanan secara efektif dan maksimal," ujarnya.

Tidak hanya itu, Marinus juga menjelaskan pandangan tersebut lebih kepada kepada isu human security di Papua.

"Sebab Ini masalah serius yang tidak bisa ditangangi oleh kelompok elite politik dalam satu Provinsi Papua saja.”

“Bahkan ketika nyawa manusia Papua dan non Papua melayang sia-sia, terjadi disparitas cara pandang dari kalangan aktivis HAM Papua dan juga dari mulut elit dan pejabat Papua," jelasnya.

Sebab menurut Marinus, disparitas cara pandang dan penanganan warga masyarakat Indonesia di Papua terlihat tidak adil.