Pemekaran Papua
DPR Papua Didesak Segera Bentuk Pansus, Demonstran: Jangan Hanya Bicara, Tolak Pemekaran
DPR Papua diminta segera membentuk Pansus mengawal aspirasi rakyat Papua soal DOB dan otonomi khusus (Otsus).
Massa juga diminta untuk tidak terprovokasi hingga melakukan tindakan anarkis.
"Alangkah baiknya, kita sebagai orang Papua, dapat lebih santun menyampaikan aspirasi kita, termasuk untuk menolak rencana DOB," katanya.
"Kami DPRP sangat siap menerima aspirasi tersebut, dan semua aspirasi itu akan kita bawa ke pusat dan tak mengurangi apapun," tegas Jhony.
Ia menyatakan, DPR Papua tak punya kewenangan lagi untuk memberikan rekomendasi soal menerima atau menolak pemekaran, menyusul UU Otsus telah disahkan.
"Kalau dulu, pemekaran itu harus atas dasar persetujuan DPRP, MRP, Gubernur, tetapi yang sekarang ini tidak ada lagi hal tersebut, semuanya langsung melalui Pemerintah Pusat," jelasnya.
Baca juga: Massa Berorasi Tolak Pemekaran Papua, Aparat Bersenjata Lengkap Blokade Ratusan Demonstran
Di sepanjang jalan, puluhan anggota Brimob bersenjata lengkap bersiaga menghalau massa.
Sementara itu, ribuan massa juga diblokade di Uncen Abepura. Mereka berkumpul di halaman gedung pascasarjana.
Tampak ratusan aparat keamanan memblokade massa di gapura utama Uncen.
Aparat menahan massa menggunakan antihuruhara.
Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Gustav Robby Urbinas memimpin pemblokadean massa untuk menghindari anarkisme, seperti kerusuhan Jayapura 2019. (*)