Pemekaran Papua
Befa Yigibalom: DOB Papua Urusan Pemerintah Pusat
Pro dan kontra itu terjadi lantaran adanya perbedaan perspektif perihal dampak positif maupun negatif DOB bagi masa depan Papua.
Penulis: Calvin Louis Erari | Editor: Gratianus Silas Anderson Abaa
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Hingga saat ini rencana pembentukan Dearah Otonomi Baru (DOB) di Bumi Cenderawasih masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat Papua.
Pro dan kontra itu terjadi lantaran adanya perbedaan perspektif perihal dampak positif maupun negatif DOB bagi masa depan Papua.
Bupati Lanny Jaya, Befa Yigibalom mengatakan, soal DOB di Bumi Cenderawasih adalah wewenang pemerintah pusat.
"DOB itu inisiatif pemerintah pusat. Okelah semua orang menolak, tapi ini kembali ke pusat," kata Befa kepada awak media di Jayapura, Jumat (1/04/20222).
Baca juga: John Gobay Minta Jokowi Segera Evaluasi DOB Papua
Baca juga: Massa Tolak DOB dan Otsus Papua, Orator: Kami Kutuk Pejabat Pendukung Pemekaran
Baca juga: Massa Tolak DOB Papua Bubar, Kombes Gustav Urbinas: Kota Jayapura Kondusif
Dikatakannya, pemerintah pusat perlu melihat hal ini apabila telah mendengar banyak penolakan yang terjadi dari masyarakat.
“Jadi ini kembali ke pemerintah pusat. Jangan lupa bahwa kita juga diatur oleh negara ini, karena kami semua masih dalam NKRI," katanya.
Tidak hanya itu, menurut Befa, soal baik dan buruknya DOB tersebut kembali pada tujuannya.
"Apabila ini hanya sebagai gula-gula yang dilakukan dengan pikiran pendek, maka Jakarta melihat Papua dari sisi apa, kesejahteraan ataupun pendekatan pembangunan, ini harus jelas,” ujarnya. (*)
