Pemekaran Papua

Majelis Rakyat Papua Harap Pemerintah Indonesia Terapkan Resolusi Konflik Seperti Aceh

Majelis Rakyat Papua (MRP) berharap agar penyelesaian konflik berkepanjangan di Papua oleh pemerintah, menggunakan "mekanisme Aceh".

KOMPAS.com/DHIAS SUWANDI
Ketua MRP Timotius Murib 

TRIBUN-PAPUA.COM - Majelis Rakyat Papua (MRP) berharap agar penyelesaian konflik berkepanjangan di Papua oleh pemerintah, menggunakan "mekanisme Aceh".

Ketua MRP Timotius Murib mengatakan, mekanisme dimaksud yaitu mengutamakan pendekatan dialog yang dilakukan secara tulus, dengan mengajak bicara tokoh-tokoh pergerakan setempat.

Intinya, bukan elite-elite lokal.

Perdamaian antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) akhirnya disepakati lewat Kesepakatan Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005 sekaligus mengakhiri pertikaian puluhan tahun kedua pihak.

Baca juga: Masyarakat Adat Intan Jaya Temui Komisi I DPR, Dorong Konflik Bersenjata di Papua Diselesaikan

"MRP sangat memberikan apresiasi kepada RI karena pernah melakukan langkah-langkah sangat konkret dan cepat kepada teman-teman di Aceh, yaitu GAM yang berseberangan pendapat dengan negara, dengan melakukan suatu mekanisme dialog yang sangat baik," ungkap Timotius dalam diskusi virtual yang dihelat Public Virtue Institute, Kamis (14/4/2022).

"MRP ingin menyampaikan pendapat bahwa untuk menyelesaikan konflik atau masalah Papua, negara harus lakukan mekanisme seperti teman-teman di Aceh, yaitu dengan dialog antara Papua dan Jakarta, dan tokoh-tokoh mana yang perlu berdialog saya pikir negara sudah tahu," jelasnya.

Timotius beranggapan, dengan menempuh dialog, resolusi konflik di Aceh justru tercapai dan aspirasi merdeka bisa diredam.

"Setelah dialog dilakukan pemerintah Indonesia dengan Aceh, apakah Aceh merdeka? Kan tidak. Sampai sekarang mereka masih menaikkan Merah Putih, masih menyanyikan Indonesia Raya," ujar Timotius.

"Kenapa mekanisme itu tidak dilakukan untuk Papua? Ini mekanisme luar biasa yang pernah negara lakukan," lanjutnya.

Jalan dialog ini sebetulnya sudah lama disuarakan oleh para aktivis hak asasi manusia dan kalangan intelektual, termasuk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Namun, sejauh ini, pendekatan Jakarta atas konflik di Papua masih menggunakan pendekatan keamanan dengan pengerahan pasukan dalam jumlah besar ke Bumi Cenderawasih.

Baca juga: Aspirasi Penolakan dan Penerimaan Pemekaran Papua Akhirnya Diserahkan ke Baleg DPR

Baru-baru ini, Jakarta juga sedang merumuskan rencana pemekaran wilayah, dengan membentuk 3 provinsi baru yaitu Papua Tengah, Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan.

Berbagai wilayah yang selama ini menjadi bara konflik antara TNI dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB), salah satunya Intan Jaya, yang kini masuk dalam daftar wilayah di bawah provinsi baru.

Pemekaran ini akan berdampak langsung atas penempatan pasukan keamanan yang lebih banyak di Papua, dengan dibentuknya kodam dan Polda anyar di provinsi baru.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved