Pemprov Papua
Beasiswa Dibatalkan tanpa Peringatan, Mahasiswa Papua di Australia Terlantar: Biaya Kuliah Menunggak
Efika Kora semasa kecil membayangkan suatu saat bisa menerbangkan pesawat perintis. Ia melihat sebuah pesawat melintasi desanya di atas langit Papua.
lihat foto
Lahir ke dalam keluarga yang berpenghasilan rendah, Efika tidak bisa mengandalkan orangtuanya, sehingga meminta dukungan universitas Australia dan pemerintah federal.
"Saya hanya ingin membuat keluarga saya bangga di rumah untuk mengetahui bahwa sebenarnya, seseorang seperti saya, bisa menjadi sesuatu," katanya.
Asosiasi Papua Barat Australia di Australia Selatan telah meluncurkan kampanye penggalangan dana untuk membayar biaya kuliah dan sewa beberapa mahasiswa.
Kylie Agnew, seorang psikolog dan anggota asosiasi, mengatakan dia prihatin dengan kondisi mereka.
"Tidak dapat menyelesaikan studi Anda, kembali ke tempat dengan prospek pekerjaan yang sangat rendah … ada banyak tekanan yang dialami para siswa," katanya.
Dalam sebuah pesan teks kepada salah satu siswa di Australia, seorang pejabat kedutaan Indonesia mengatakan para siswa dapat mencari alternatif pendanaan untuk studi mereka, tetapi mereka "tidak lagi menjadi tanggung jawab" pemerintah provinsi Papua.
Pesan teks itu juga mengatakan para siswa akan menerima bantuan untuk mentransfer ke gelar yang relevan di universitas di Indonesia ketika mereka kembali ke rumah.
Tapi Jim Elmslie dari organisasi Proyek Papua Barat di University of Wollongong mengatakan alternatifnya tidak ideal.
"Jika Anda memulai program gelar di Australia, bagi saya, itu jauh lebih baik … untuk menyelesaikan program gelar itu," katanya.
Baca juga: BREAKING NEWS: Ratusan Mahasiswa Geruduk Kantor Gubernur Papua, Tuntut Kejelasan Beasiswa
"Dan kemudian Anda memiliki kualifikasi akademis yang substansial."
Perubahan legislatif dan redistribusi pendanaan Pemerintah Provinsi Papua tidak menanggapi pertanyaan rinci ABC tentang program beasiswa.
Laporan media lokal menyebutkan masalah ini mungkin ada kaitannya dengan redistribusi dana.
Program beasiswa didirikan oleh pemerintah provinsi Papua, dengan uang dari pemerintah pusat Indonesia di bawah Undang-Undang Otonomi Khusus.
Disahkan pada tahun 2001, RUU tersebut memberikan otonomi khusus kepada wilayah Papua Barat, setelah perjuangan berdarah selama puluhan tahun untuk mencapai kemerdekaan.
Setelah Undang-undang lama berakhir pada bulan November, undang-undang baru disahkan, dengan penambahan jumlah dana ke daerah.
Namun dana tertentu, termasuk untuk pendidikan, diberikan pada kabupaten dan kota, bukan pemerintah provinsi.
Undang-undang yang direvisi itu telah memicu protes di Papua Barat, dengan para kritikus mengklaim tindakan ini sebagai kelanjutan dari pemerintahan kolonial yang menyangkal hak masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri.
Seorang pejabat Kementerian Dalam Negeri dari pemerintah Indonesia yang dikutip di media lokal mengatakan perlu ada pembicaraan bersama antara pemerintah provinsi Papua dan kabupaten dan kota di wilayah itu tentang masa depan pendanaan beasiswa.
ABC tidak dapat memverifikasi apakah penghentian beasiswa siswa terkait dengan perubahan legislatif ini. (*)
Laporan tambahan oleh Hellena Souisa dan Erwin Renaldi
Diproduksi oleh Natasya Salim dari laporan dalam bahasa Inggris.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Beasiswa Mahasiswa Papua Barat Dibatalkan Tanpa Peringatan",
