Pemekaran Papua

Di Hadapan Presiden, Mathius Awoitauw Sebut DOB Solusi Percepat Kesejahteraan Rakyat Papua

Di hadapan Presiden, Bupati Mathius Awoitauw menyebut, pembentukan daerah otonomi baru (DOB) bisa mempercepat kesejahteraan Papua dan Papua Barat.

Tribun-Papua.com/Istimewa
Bupati Jayapura Mathius Awoitauw bersama beberapa anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) saat memberikan keterangan pers terkait pemekaran daerah otnomi baru Papua di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (20/5/2022). (dok. Sekretariat Presiden) 

TRIBUN-PAPUA.COM - Sejumlah tokoh Papua yang terdiri dari bupati dan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Bogor, Jumat (20/5/2022).

Dalam kesempatan ini, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw menyebut, pembentukan daerah otonomi baru (DOB) bisa mempercepat kesejahteraan Papua dan Papua Barat.

Menurutnya, DOB dapat mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang terhambat kondisi geografis.

"DOB juga akan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat karena tantangan utama adalah kondisi geografis."

Baca juga: Timotius Murib Sesalkan Pertemuan Presiden dengan Oknum Pencatut MRP soal DOB dan Otsus Papua

"Berapa pun dana diturunkan dalam otonomi khusus (otsus), tapi kalau geografis sulit, seperti yang ada sekarang tetap akan mengalami hambatan-hambatan luar biasa," ujar Mathius dalam keterangannya usai bertemu Presiden Jokowi, sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (20/5/2022).

"Karena itu DOB adalah solusi untuk bisa mempercepat kesejahteraan Papua dan Papua Barat," tuturnya.

Pada Jumat, Presiden Jokowi menerima Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat.

Pertemuan tersebut membahas soal di Papua.

Adapun Mathius yang mewakili rombongan mengatakan, rencana pembentukan DOB tersebut merupakan aspirasi murni warga Papua yang telah diperjuangkan sejak lama.

"Papua Selatan misalnya sudah diperjuangkan selama 20 tahun. Jadi ini bukan hal yang baru muncul tiba-tiba," katanya.

"Tapi ini adalah aspirasi murni, baik dari Papua Selatan maupun Tabi, Saereri, juga La Pago dan Mee Pago," tutur Mathius.

Dia melanjutkan, pertemuan itu juga dalam rangka mengklarifikasi soal simpang siurnya informasi mengenai penerapan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua.

Dalam aturan otsus itu di Provinsi Papua, ada tiga DOB, yakni Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah dan Papua Tengah.

Baca juga: Legislator Ini Tuding Pemerintah Pusat Paksa Pemekaran Papua, Yunus Wonda: Layaknya Orde Baru

Mathius pun menjelaskan bahwa aspirasi yang didorong warga Papua terkait DOB berdasarkan pada wilayah adat, bukan berdasarkan demonstrasi di jalan.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved