Pemekaran Papua
Gubernur Papua Tolak DOB, Bupati Jayapura: Lukas Enembe Harus Bicara Data dan Fakta
Mathius Awoitauw mengatakan, Lukas Enembe harus berbicara berdasarkan data dan fakta dalam menyikapi aspirasi masyarakat soal DOB di Papua.
Editor:
Paul Manahara Tambunan
lihat foto
Istimewa
Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2015 kepada Gubernur Papua Lukas Enembe di Istana Negara, Jakarta, 8 Desember 2014.
Sebagai orang nomor satu di Bumi Cenderawasih, Lukas Enembe mengaku tahu persis seperti apa kondisi masyarakat Papua.
"Sebagai kepala daerah, saya tahu betul masyarakat dan pegawai saya. Uang terbatas, bagaimana mau bawa orang. Ini belum bisa," terangnya.
Baca juga: Bupati Jayapura Ajak Masyarakat Tidak Terprovokasi Situasi Politik terkait Pemekaran Papua
Masih menurut Lukas Enembe, pemekaran kabupaten yang ada di Papua selama ini saja belum menghasilkan sesuatu.
Tidak ada pendapatan asli daerah (PAD) dan selama ini masih menggantungkan dari Dana Alokasi Umum (DAU).
"Apalagi akan dimekarkan lagi 3 provinsi. Uang dari mana yang akan kita ambil untuk memenuhi biaya daerah. Di Dalam negara demokrasi seperti begini tidak boleh," ujarnya. (*)
