Pemekaran Papua

KABAR BAIK! Honorer K2 OAP Maksimal Umur 50 Tahun Bisa Diangkat jadi PNS 

Pengangkatan ini dikhususkan bagi honorer K2 di Papua yang sudah masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Tribun-Papua.com/Hidayatillah
Wamendagri John Wempi Wetipo didampingi Asisten II Sekda Provinsi Papua Muhammad Musa'ad, Anggota Komisi II DPR RI Dapil Papua Komarudin Watubun, Bupati Merauke Romanus Mbaraka, Bupati Asmat Elisa Kambu, Pj Bupati Mappi Michael Rooney Gomar, Sekda Boven Digoel pose bersama usai sosialisasi di auditorium kantor bupati Merauke, Jumat (29/7/2022) 

TRIBUN-PAPUA.COM, MERAUKE - Pemerintah Pusat mengabil kebijakan khusus bagi Orang Asli Papua (OAP) berstatus honorer K2 dengan batas maksimal berumur 50 tahun untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pengangkatan ini dikhususkan bagi honorer K2 di Papua yang sudah masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo saat memberikan sosialisasi dihadapan pejabat dan ASN Papua Selatan di auditorium Kantor Bupati Merauke, Jum'at (29/7/2022).

Baca juga: Tiga Provinsi Baru di Papua akan Diisi 3.000 ASN, Wamendagri: Secepatnya!

"Khususnya untuk OAP dan yang lain di Papua kemarin sudah diusulkan K2 sampai hari ini masih belum jelas (pengangkatannya, red). Umur 50 tahun diberikan untuk diangkat jadi PNS. Pengangkatan pegawai untuk Papua dikasih lex specialis," ujar JWW sapaan akrabnya. 

Dikatakan, Papua juga mendapat kebijakan spesial dari pemerintah yaitu diberikan kesempatan bagi lulusan sarjana maksimal berumur 35 tahun bisa mengikuti seleksi CPNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

John Wempi Wetipo mengajak semua elemen bersinergi mengawal Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. 

ASN - Sebanyak 3.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mengisi Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Pegunungan Tengah.
ASN - Sebanyak 3.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mengisi Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Pegunungan Tengah. (Tribun-Papua.com/Hidayatillah)

Wamendagri meminta pejabat Pemerintah Provinsi Papua untuk segera melaksanakan sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Baca juga: Wamendagri JWW di Merauke, Tinjau Persiapan Peresmian Provinsi Papua Selatan 

Kemudian, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 107 Tahun 2021 tentang penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua

"Peraturan Pemerintah Nomor 106 dan 107 sudah mengatur jelas. Kemarin sudah dikeluarkan surat Mendagri untuk meminta Gubernur, bupati dan walikota  untuk segera sosialisasi peraturan tersebut," ujar JWW.

"Saya meminta dan memohon pejabat Pemprov dan Pemkab/pemkot segera sosialisasi kepada masyarakat supaya tahu revisi Undang-undang Otonomi khusus (Otsus)," pesannya. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved