Nasional
Jokowi Ancam Lengserkan Dirjen Imigrasi: Ubah Total Layanan, Tinggalkan Gaya-gaya Lama!
Kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Presiden Jokowi ancam lengserkan Dirjen Imigrasi.
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat mengenai visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (9/9/2022).
Dalam kesempatan itu, kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Presiden Jokowi ancam lengserkan Dirjen Imigrasi.
Sebab, Presiden ingin ubah total layanan imigrasi di Indonesia, sehingga harus tinggalkan gaya-gaya lama.
Baca juga: HDKD Ke-77, Kantor Imigrasi Jayapura Gelar Upacara dan Tabur Bunga di TMP Waena Kota Jayapura
Sebaliknya, apabila tidak dilakukan penggantian, maka besar kemungkinan layanan imigrasi tidak akan berubah lebih baik.
"Ganti itu kalau kira-kira memang enggak punya kemampuan untuk reform seperti itu, ganti semuanya dari dirjen sampai bawahnya, ganti, akan berubah. Kalau endak, enggak akan berubah," tandasnya ujar Jokowi saat memimpin rapat.
Presiden pun mengungkapkan alasan mengapa dirinya sampai memberi perhatian secara detail terhadap layanan keimigrasian.
Baca juga: Imigrasi Kelas II TPI Mimika Kenalkan Keimigrasian di SMK Petra Timika
Dia mengungkapkan bahwa sudah menerima banyak keluhan yang masuk mengenai urusan imigrasi.
Oleh karenanya, presiden mengharapkan perubahan total dalam pelayanan imigrasi agar lebih memudahkan dan melayani.
"Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya, banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat Kitas izin tinggal, auranya yang saya rasakan itu, imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol," kata Jokowi.
"Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang diubah total, harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus diubah," tegas dia.
Baca juga: Imigrasi Jayapura Gelar Eazy Paspor di DPRP, Agust Makabori: Ini Bentuk Pelayanan Kolektif
Menurut Kepala Negara, seharusnya dalam hal pemberian visa atau Kitas kepada para investor dilihat juga besarnya investasi, jumlah lapangan kerja yang terbuka, hingga kontribusi terhadap ekonomi maupun peningkatan ekspor.
Presiden memberikan contoh sejumlah negara yang mempermudah visa dan izin tinggal bagi para warga negara asing yang memiliki kemampuan ekonomi maupun keahlian khusus.
"Jadi orang diberikan, baik itu yang namanya visa, yang namanya Kitas, kalau kita ya, mereka melihat itu. Kalau dia investor, investasinya berapa, sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat," tutur Jokowi.
"Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang, sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa, sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa, sih?" papar dia.
Baca juga: Harga BBM Naik, Jokowi Sebut Inflasi Bakal Meningkat 1,8 Persen
Untuk itu, kepala negara ingin kembali memastikan agar pelayanan imigrasi lebih melayani dan meninggalkan gaya-gaya lama.