Kriteria Figur Ideal Penjabat Gubernur DKI Jakarta Pengganti Anies Baswedan Versi Partai Golkar

Djohermansyah mencontohkan birokrasi yang cukup besar tersebut adalah pengelolaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 64.000, hingga Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) sebesar Rp 82,4 triliun.

“Yang pasti pengelolaannya harus efisien dan efektif, tanpa korupsi,” kata ujar pria kelahiran Padang, Sumatera Barat, 21 Desember 1954 yang pernah menjabat sebagai Dirjen Otda Kemendagri (2010-2014).

Waktu Tidur Berkurang

Sementara itu, Soni Sumarsono menyebut siapa pun yang dipilih menjadi pj gubernur harus siap menerima “konsekuensi”. Satu di antaranya adalah waktu tidur yang berkurang.

Hal itu disampaikan berdasarkan pengalamannya sewaktu menjabat pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta 2016/2017.

Baca juga: Lengserkan Anies Baswedan, Ini Sosok Kandidat Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Dipilih Jokowi

Soni mengenang dirinya hanya tidur dua jam dalam sehari imbas padatnya jadwal sebagai kepala daerah. Ia baru pulang ke rumah setelah membereskan segala pekerjaan, termasuk memeriksa semua dokumen di meja kerjanya.

Esoknya pukul 07.00 WIB, ia sudah berada kembali di Balai Kota DKI Jakarta. Dua jam pertama di waktu kerjanya dimanfaatkan Soni untuk berdialog dengan masyarakat.

Selain pj gubernur DKI Jakarta, pria kelahiran Tulungagung, Jawa Timur ini juga pernah menjadi pj gubernur Sulawesi Utara (2015/2016) dan Sulawesi Selatan (2018).

Baca juga: Anies Baswedan Lengser dari Kursi Gubernur DKI Jakarta, Relawan Siap Dekati Partai Pendukung

“Karena DKI kalau ditinggal sehari, numpuknya (pekerjaan) akan cukup lama. Lalu yang lainnya ikut terganggu,” ujar mantan Dirjen Otda Kemendagri ini.

Rekomendasi DPRD

Sedangkan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Suhud Aliyudin menyebut partainya memahami penunjukkan pj pengganti Anies merupakan hak prerogatif presiden. Namun ia berharap presiden betul-betul mempertimbangkan usulan nama dari DPRD DKI Jakarta.

“Harapan kami, pilihan itu tidak akan keluar dari usulan yang disampaikan oleh DPRD DKI. Karena usulan ini mendekati harapan masyarakat atau perspektif kenegarawanan,” tegasnya.

Baca juga: Anies Baswedan Siap Maju Capres, Wakil Gubernur DKI Bereaksi Keras: Saya Pilih Prabowo!

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem, Hasan Basri Umar bahkan menyebut Bahtiar merupakan pj gubernur DKI Jakarta yang paling pas.

“Pj itu yang paling cocok adalah Pak Dirjen (Bahtiar). Karena tidak pernah bersentuhan dengan partai politik,” tegas Hasan yang menilai Bahtiar tidak akan memanfaatkan jabatannya untuk momen Pilkada 2024 mendatang.

Penilaian senada disampaikan Prof Ryaas Rasyid. Ia mengatakan, “Bahtiar ini mungkin lebih netral, soalnya dia tidak pernah bekerja di DKI Jakarta. Artinya tidak punya jaringan khusus di DKI dan tidak mungkin dia menjadi sasaran untuk ditekan oleh perbuatan di masa lampau di DKI Jakarta. Biasanya kalau Dirjen Kemendagri paling takut bikin kesalahan. Jadi penuh kehati-hatian.

Baca juga: Menteri Terkaya Geser Anies Baswedan, Masuk Radar Capres PKS: Saya Apresiasi