Info Jayapura

Aksi Tolak Kampung Adat Tuai Sorotan Tajam dari Ondoafi Jayapura

menurut Yo Ondofolo Kampung Babrongko, Ramses Wally, pembentukan kampung adat itu dilakukan berdasarkan Undang-Undang.

Tribun-Papua.com/ Calvin
Aksi penolakan kampung adat yang dilakukan oleh sejumlah massa pada Selasa (24/1/2023) kemarin di halaman Kantor Bupati Jayapura, menuju gedung DPRD Jayapura, Provinsi Papua 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Aksi demonstrasi penolakan kampung adat yang gelar oleh sejumlah masyarakat kampung menuai sorotan tajam dari ondoafi (tokoh adat) Kabupaten Jayapura.

Diketahui, masyarakat dari 6 kampung di kampung, di antaranya Kampung Yokiwa, Babrongko, Simporo, Ayapo, Ifar Besar dan Yoboi, melakukan aksi penolakan kampung adat di Kantor Bupati Jayapura, Selasa (24/1/2023).

Yo Ondofolo Kampung Babrongko, Ramses Wally mengatakan, aksi yang dilakukan itu sudah terlambat dan sia-sia.

Sebab menurutnya, proses hukum terkait kampung adat ini sudah final dan telah diakui negara.

"Jadi kalau mereka mau demo tolak kampung adat ke Kantor Bupati Jayapura, saya rasa itu percuma saja," kata Ramses kepada Tribun-Papua.com, di Sentani, Rabu (25/1/2023).

Baca juga: Tolak Kampung Adat, Puluhan Massa Geruduk Kantor DPRD Jayapura

Sebab, menurut Ramses, pembentukan kampung adat itu dilakukan berdasarkan Undang-Undang.

“Ini dibuat berdasarkan undang-undang, dan itu sudah disahkan melalui 14 kode verifikasi, dan turunannya adalah Peraturan daerah (Perda) tentang kampung adat.”

"Jadi demo yang dilakukan itu percuma, sampai kapanpun kampung adat tetap ada dan tidak bisa lagi untuk dibubarkan," ujarnya.

Sementara di tempat yang berbeda, Ondoafi Kampung Sereh, Yanto Eluay mengatakan, dirinya menyoroti soal pernyataan sikap yang sudah dikeluarkan dalam aksi demo kemarin.

Kata Yanto, dalam pernyataan sikap tersebut, terdapat 15 poin yang cukup menyudutkan harga diri para Ondoafi dengan menyebut bahwa dengan adanya kampung adat telah menyebabkan persoalan.

"Artinya kampung adat yang dipimpin oleh Ondofolo telah menyebabkan masalah, seperti adanya dugaan penyalahgunaan dana desa, hingga membuat pelayanan publik seperti pendidikan, ekonomi, maupun ruang demokrasi untuk masyarakat kampung tidak berjalan baik, ini sangat menyudutkan para Ondofolo," kata Yanto.

Baca juga: Ada Penolakan Kampung Adat, Ini Respons Pj Bupati Jayapura

Maka itu, Yanto menegaskan, dalam waktu dekat, dirinya akan mengumpulkan para Ondofolo di Sentani, untuk melakukan rapat.

"Kami akan rapat, karena yang menjadi sorotan dalam penolakan kampung adat adalah itu, dimana mereka telah menilai semua persoalan terjadi dalam kepemimpinan Ondofolo, dan itu merupakan harga diri, maka itu kami sikapi dengan tegas," jelasnya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Papua
Berita Populer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved