Guru-guru di SMA YPPK Taruna Dharma Mogok Mengajar, Ini Sebabnya!

Ketiga, guru-guru dianggap pekerja bukan rekan kerja, bila ada yang kerja lembur kurang diperhatikan.

"Kami kecewa, kami tidak bisa berkembang dan hanya bisa mengikuti apa yang disarankan atau programkan," ungkapnya.

Jubir Suara Hati Guru-Guru SMA YPPK Taruna Dharma juga menjelaskan, Direktur Eksekutif YPPK Kota dan Kabupaten Jayapura sempat megeluarkan kuisioner syarat kelanjutan jabatan kepala sekolah yang memiliki dukungan 51 persen dari jumlah tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah.

Setelah kuisioner dibagikan nyatanya 80 persen hasilnya menolak kepemipinan kepala sekolah. Hal itu kemudian menjadi tuntutan guru-guru.

Kata dia, sebagian guru-guru sudah mendapat ancamandikeluarkan. Pada awal Maret, jika guru-guru tidak hadir bakal dikeluarkan, sedangkan ASN dikembalikan ke Dinas Pendidikan.

"Kami sudah bertemu dengan sekeratriat yayasan pada 1 Februari 2023 lalu, kemudian pada (25/2/2023), kami bertemu juga dengan petinggi-petinggi yayasan, Badan Pembina dan Pengawas YPPK Provinsi Papua," ujarnya.

Guru lainnya yang juga tidak ingin disebut namanya, mengatakan tuntutan guru mengenai transparansi keuangan karena berdampak pada kesejahteraan guru.

Kemudian banyak juga pungutan dari orangtua sehingga guru-guru bertanya mengenai realisasi dana tersebut ke sekolah.

"Kami langsung membentuk satu kelompok, menyuarakan ketidakadilan ini, kemudian ada teman-teman yang sakit atau duka tidak pernah diperhatikan atau dikunjungi. Ini membuat kami merasa tepat dengan selesai masa jabatannya sudah waktunya ada 'angin segar' baru di lingkungan sekolah."

Demo mogok mengajar selama hampir satu minggu ini, katanya, para guru sudah melakukan komunikasi dengan pihak yayasan.

"Kami minta tolong diaudit pemanfaatan penggunaan dana bos selama masa jabatan, kami minta Ombudsman bisa tolong turun ke lapangan," ungkapnya.

Para guru akan terus melakukan aksi mogok hingga pihak yayasan melakukan penijauan ulang. (*)