DOB Papua
Sikapi Situasi Papua Pasca-DOB, Willem Frans Ansanay Minta Pemerintah Hadir Beri Jaminan Keamanan
Satu diantara bentuk keamanan yang sangat signifikan saat ini ialah menyangkut adanya pembentukan DOB di Papua.
Penulis: Aldi Bimantara | Editor: Roy Ratumakin
"Lalu adanya keributan antara masyarakat dan TNI-Polri, tetapi untungnya pihak keamanan menyikapinya dengan sigap mengontrol keamanan di sana," paparnya.
Walaupun belakangan ada kabar, harus ganti rugi sekian rupiah dan sebagainya, tetapi menurutnya itu hal yang diharapkan pihaknya mampu diatasi Pemerintah.
"Sementara itu, kondisi keamanan di Provinsi Papua Tengah juga ada resistensi, antara masyarakat Intan Jaya, terhadap proyek-proyek tambang yang mempengaruhi tanah ulayat masyarakat, sehingga terjadi ketidakpuasan warga," ungkapnya.
Tetapi pada dasarnya, Willem menyebutkan dengan adanya DOB di Papua, terciptanya keamanan yang semakin terlokalisir dengan dilihat dari letupan di provinsi baru tidak mempengaruhi provinsi lainnya.
"Terutama tak berpengaruh terhadap Provinsi Papua sebagai provinsi induk, di mana kita ketahui selama ini, Papua induk sebagai pusat orang berdemo misalnya saat tahun 2019 banyak menjadi korban," bebernya.
Meski tak menyebutkan daerah mana saja secara rinci, tetapi ia mengatakan ada 2 daerah di Papua yang cukup keras eskalasi keamanan. (*)
Tribun-Papua.com
Papua Terkini
Daerah Otonomi Baru (DOB)
Willem Frans Ansanay
DOB di Papua
Joko Widodo
TNI-Polri
DOB Papua
| Willem Wandik Klaim Jakarta Terlalu Paranoid Tentang Papua Soal DOB |
|
|---|
| 4.212 ASN Dibutuhkan di 4 DOB Papua, Ini Kata Wamendagri! |
|
|---|
| Bangun Papua Tengah, Pemuda Adat Wilayah Saireri II Nabire Jalin Tali Asih bersama 6 Kepala Suku |
|
|---|
| ASN Tiga Provinsi Pemekaran DOB Papua Masih Dalam Tahap Pembahasan |
|
|---|
| Pelantikan Pj Gubernur 3 Provinsi Baru di Papua Kewenangan Presiden Jokowi |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/papua/foto/bank/originals/02032023-willem_frans_ansanay.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.