ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

DOB Papua

Willem Wandik Klaim Jakarta Terlalu Paranoid Tentang Papua Soal DOB

Kata Willem Wandik, setelah dilakukan pemekaran, anggaran dari provinsi induk bakal dibagi-bagi kepada DOB baru sehingga menimbulkan masalah baru.

Editor: Roy Ratumakin
Tribun-Papua.com/Istimewa
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Wilem Wandik mengatakan, persoalan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Tanah Papua, melahirkan sejumlah persoalan. 

TRIBUNSORONG.COM, TEMINABUAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Wilem Wandik mengatakan, persoalan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Tanah Papua, melahirkan sejumlah persoalan.

"DOB di Papua bukan solusi mengatasi persoalan yang terjadi di Papua,” kata Willem Wandik dilansir dari laman TribunSorong.com, Selasa (25/4/2023).

“Hal itu sama dengan Otonomi Khusus (Otsus) yang sudah 20 tahun berjalan. Casing (tampak luar) dan isinya itu ada di Jakarta. Jadi masyarakat tidak menikmati," ujarnya.

Baca juga: Rapat Pleno Rekapitulasi DPS di 3 DOB Papua, KPU RI: Pemilih Terbanyak di Papua Pegunungan

Kata Willem Wandik, Jakarta tidak bisa berpikir paranoid tentang Papua. Hal itu harus diubah.

"Ketimpangan sosial terjadi di mana -mana. Jakarta hanya memberikan pemekaran, selanjutnya akan membiarkan daerah itu berusaha sendiri. Padahal daerah masih bergantung dengan Pemerintah Pusat," katanya.

 

 

Selain itu, kata Willem Wandik, setelah dilakukan pemekaran, anggaran dari provinsi induk bakal dibagi-bagi kepada DOB baru sehingga menimbulkan masalah baru.

"Di Papua sekarang banyak anak Papua yang kuliah di luar negeri hidupnya luntang lantung dan putus sekolah.”

“Selain itu bidang kesehatan juga mengalami sejumlah persoalan mulai dari kurangnya ketersediaan obat-obatan di setiap rumah sakit," tegasnya.

Baca juga: Frans Pekey: Kota Jayapura Tetap Jadi Destinasi Utama Meski Sudah Pemekaran DOB

Katanya lagi, dunia kini tengah mengalami krisis pangan dan kesehatan, sehingga negara-negara lain telah berupaya membaut kebijakan yang menambah beban negara.

"Di negara bagian barat, pemerintah membuat kebijakan untuk mengindari beban negara, tetapi di Indonesia kebijakkan yang dibuat untuk memberikan beban terhadap negara," bebernya. (*)

Sumber: Tribun Papua
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved