DPC PDIP Kota Sorong akan Laporkan Ketua KPU dan Bawaslu Kota Sorong ke Polisi, Ini Duduk Perkaranya

Menurutnya, pelantikan itu termasuk kategori kampanye, padahal belum masuk tahapan.

Dikatakan, sosialisasi partai politik (parpol) seharusnya dilakukan di dalam ruangan, bukan di ruang terbuka.

"Kami menegur itu karena acara ini dilakukan di luar dan peserta yang hadir ini masyarakat, dan ada anak-anak kecil juga. Ini kan sudah masuk unsur kampanye, sementara tahapan kampanye belum dimulai," kata Nasir.

Baca juga: Tak Tahu Siapa Capres PDIP yang Dipilih Megawati, Puan: Ibu Rasional Pilih Kader untuk Jadi Pemimpin

Ia menambahkan, pihaknya mendapat undangan dalam acara pelantikan DPD PDI Perjuangan Papua Barat Daya.

Namun, dikatakan, banyaknya massa saat pelantikan tidak ada dalam surat pemberitahuan.

"Seharusnya partai politik memberikan surat pemberitahuan dua hari sebelum kegiatan," ucapnya.

"Kami akan panggil partai politik yang bersangkutan, mungkin setelah acara selesai," ujar Nasir, ketika itu.

Hal senada disampaikan Ketua KPU Kota Sorong, Roberth Yumame.

Ia menyebut tidak adanya surat pemberitahuan terkait kegiatan di luar gedung.

Itu tertuang dalam Peraturan KPU yang menyatakan setiap partai politik peserta Pemilu wajib melakukan sosialisasi, bukan kampanye.

"Kami akan proses administrasi sesuai undang-undang KPU, dan Bawaslu juga," kata Roberth Yumame.

(TribunPapuaBarat.com/Petrus Bolly Lamak)

Artikel ini telah tayang di Tribunpapuabarat.com dengan judul BREAKING NEWS - PDI Perjuangan Bakal Laporkan Bawaslu dan KPU Kota Sorong Papua Barat Daya ke Polisi