Penerimaan Negara di Kabupaten Mimika Tembus Rp 1,20 Triliun

Belanja negara dari APBN yang disalurkan melalui KPPN Timika telah terealisasi sebesar Rp 814,58 miliar atau 16,3 persen dari alokasi belanja sebesar Rp 4,982 triliun.

"Jadi belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat yang terealisasi sebesar Rp 141,43 miliar atau 18 persen dan belanja TKDD yang terealisasi sebesar Rp 674,14 miliar atau 16 persen," jelas Kepala KPPN Timika.

Baca juga: Berapa Besaran Anggaran untuk Penyelenggaraan Pemilu 2024? Ini Penjelasan Pemda Mimika

Dijelakan, belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja pegawai terealisasi sebesar Rp 66,46 miliar atau 19,8 persen, belanja  barang Rp 57,29 miliar atau 18,8 persen, dan belanja modal terealisasi sebesar Rp 17,68 miliar atau 12,1 persen.

"Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 pada periode yang sama, masing-masing pos belanja di Belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan," jelasnya.

Selanjutnya, belanja pegawai di tahun 2022 pada periode yang sama sebesar Rp 64,09 miliar, sehingga belanja pegawai sampai denvan bulan Maret 2023 mengalami pertumbuhan positif sebesar Rp 2,37 miliar.

Belanja barang di tahun 2022 pada periode yang sama sebesar Rp 81,01 miliar sehingga belanja barang sampai Maret 2023 mengalami pertumbuhan negatif sebesar Rp 23,72 miliar.

Kemudian belanja modal di tahun 2022 pada periode yang sama sebesar Rp 4,72 miliar, sehingga belanja modal sampai dengan  Maret 2023 mengalami pertumbuhan positif sebesar Rp 12,96 miliar," kata Iwan.

Kembali dijelaskan Iwan Megawan bahwa, belanja TKD terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana transfer khusus baik fisik dan non fisik, Dana Desa (DD), dan dana insentif fiskal.

Dana bagi hasil telah terealisasi Rp286,93 miliar atau 13,8 peesen dari pagu sebesar Rp2,08 triliun, dana alokasi umum terealisasi Rp351,72 miliar atau 26,1 persen dari pagu sebesar Rp1,34 triliun.

Dana alokasi khusus fisik hingga akhir Maret 2023 belum ada realisasi, namun untuk dana alokasi khusus non fisik terealisasi sebesar Rp34,47 miliar atau 17,2 persen dari pagu Rp 200,84 miliar.

"Kalau DD, dan dana insentif fiskal hingga akhir Maret 2023 juga belum ada realisasi, begitupun Kredit Ultra Mikro (UMi)," pungkasnya. (*)