Pemuda Papua Pegunungan Datangi Pj Gubernur Nuikolaus Kondomo: Tolak Pengumuman Tes IPDN!

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Arny Hisage

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA – Lintas Pemuda Provinsi Papua Pegunungan yang terdiri dari 8 Kabupaten menyampaikan aspirasinya di Kantor Gubernur Papua Pegunungan, di Wamena, pada Selasa (16/05/2023).

Mereka menolak hasil pengumuman IPDN mewakili Provinsi dan Tenaga Honorer yang dinilai penuh diskriminatif.

Aksi tersebut diterima oleh Pj Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo, didampingi Asisten I dan II secara tertutup.

Kordinator lapangan, Yudenus Kogoya, mengungkapkan sesuai mekanisme pemerintahan, maka tahapan itu sudah lewat.

Baca juga: DPR Papua Pertanyakan IPDN yang Diduga Bermain dalam Penerimaan Calon Praja

Hanya, tidak ada seratus persen anak asli Papua Pegunungan terdiri dari 8 Kabupaten yang lulus. Kebanyakan non-OAP.

"Kami minta kembalikan itu semua, agar kita mengusulkan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing dari 8 Kabupaten," katanya.

Berikut tuntutan aksi :

Pertama, Menolak hasil pengumuman IPDN mewakili Provinsi dan Tenaga Honorer yang penuh diskriminatif.

Kedua, Mendesak PJ Gubernur Papua Pegunungan segera Lantik eselon III dan IV di lingkungan Provinsi PP.

Ketiga, Meninjau Ulang Logo Provinsi Papua pegunungan.

Keempat, Meminta Gubernur Papua Pegunungan segera akomodir honorer perioritaskan orang asli Papua

Kelima, Copot Dr Sumule Tumbo dari PJ Sekda Provinsi Papua pegunungan.

Sementara itu, Pj Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo menjelaskan, terkait dengan penerimaan IPDN itu formasi dari pusat dan mereka tetapkan berdasarkan rekomendasi dari MRP.

"Kami akan kembalikan ke pusat untuk mengakomodir ulang, karena disitu anak daerah tidak ada," jelas Nikolaus Kondomo.

Dikatakan, pihaknya akan terapkan 80 persen untuk orang asli Papua Pegunungan sedangkan 20 persen untuk non OAP.

"Saya akan terapkan hal itu untuk formasi berikutnya, baik itu penerimaan CPNS, Honorer maupun IPDN," ungkapnya.

Baca juga: Koruptor Dana Hibah KONI Papua Barat Dipanggil, Satu Diperiksa, Dua Tersangka Mangkir: Ini Sosoknya

Kemudian khusus untuk Honorer itu mengusulkan nama-nama oleh masing-masing kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan jumlah kebutuhannya.

"Kita sudah tau to, sudara-sudara kita jarang bantu di kantor akhirnya, Masing-masing dinas diambil sesuai dengan kebutuhan mereka," pungkasnya. (*)