Jhony Banua: DPR Papua Ingin Program KPS Dilanjutkan, Agendakan dalam Sidang APBD Perubahan

Kemudian, Jhony Banua menambahkan, terdapat layanan KPS yang tidak dimiliki BPJS.

Contohnya, pemberian peti jenazah bagi pasien meninggal dunia disiapkan di KPS, namun tidak untuk BPJS.

“Artinya, standar pelayanan kesehatan di program BPJS itu ada batasanya, sehingga bagaimana bisa membiayai sesuai dengan kebutuhan kesehatan yang ada di Papua. Ini yang tidak bisa disamakan,” tambahnya.

Selain itu, Jhony Banua melihat jasa medis yang diberikan dari program KPS tersebut jauh lebih baik dan manusiawi.

“Ini ukuran Papua ya, khususnya di rumah sakit pedalaman di kabupaten pegunungan.”

“Biaya hidupnya tinggi, tetapi medisnya diberikan jasa atau upahnya sama dengan daerah lain melalui KPS.”

“Saya pikir ini menjadi keroksi penting. Masa kita samakan dengan wilayah lainnya,” ujarnya.

Baca juga: Frans Pekey: Pancasila adalah Ideologi yang Mengikat Seluruh Anak Bangsa Indonesia

Dengan melihat berbagai permasalahan kesehatan yang dihadapi masyarakat lebih khusus OAP ini, maka DPRP siap berjuang di pembahasan APBD Perubahan 2023, agar program KPS ini dilanjutkan lagi.

“Tentu ini untuk kasus-kasus khusus, kalau mereka yang di kota ini tidak memiliki BPJS itu kesalahan mereka karena dari sisi akses mereka mudah mendapatkan BPJS ini,” tandasnya. (*)