Papua Terkini
Jhony Banua: DPR Papua Ingin Program KPS Dilanjutkan, Agendakan dalam Sidang APBD Perubahan
DPR Papua bakal mendorong program Kartu Papua Sehat (KPS)agenda pembahasan dalam Sidang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 ini.
Penulis: Yohanes Musanus Palen | Editor: Gratianus Silas Anderson Abaa
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yohanes Musanus Palen
TRIBUN-PAPUA.COM-JAYAPURA – DPR Papua ingin program Kartu Papua Sehat (KPS) yang diperuntukkan bagi Orang Asli Papua (OAP) tetap dilanjutkan.
Hal ini diungkapkan Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, kepada Tribun-Papua.com, di ruang kerjanya, Kamis (1/5/2023).
Pasalnya, program kesehatan bagi OAP itu telah dihentikan dalam 2 tahun terakhir.
Oleh karenanya, DPR Papua bakal mendorong program tersebut masuk agenda pembahasan dalam Sidang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 ini.
“Jadi kita bisa melihat situsai yang terjadi saat ini, ketika penghapusan kebijakkan program KPS, masyarakat lebih khusus OAP yang ada di daerah pedalaman kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” ucap Jhony Banua.
Baca juga: Program KPS Tetap Berlaku, DPR Papua dan Pemprov Gelar Rapat Pembahasan
Menurut Jhony Banua, pihaknya di DPR Papua sangat menentang ketika program KPS ini dihapuskan.
Bahkan ia sudah meminta kepada pemerintah pusat agar program KPS ini tetap jalan.
Sebab, dampak yang dirasakan masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan dari program KPS ini sangat besar.
“Kami sudah sampaikan hal ini kepada pemerintah pusat, walaupun ada program BPJS, tetapi kita melihat bahwa kondisi Papua saat ini berbeda dengan masyarakat daerah lain seperti di Pulau Jawa,” jelasnya.
“Demikian, KPS ini harus tetap menjadi prioritas di Papua,” terangnya lagi.
Jhony Banua menyebutkan, KPS sangat membantu masyarakat di daerah pedalaman yang mendapat perawatan rujukan ke rumah sakit di Jayapura.
“Tidak semua masyarakat di kampung pedalaman di Papua ini punya BPJS.”
“Itu karena pihak BPJS sendiri belum sampai hingga di kampung-kampung pedalaman Papua untuk melakukan sosilaisasi,” tegas Jhony Banua.
“Nanti kalau semua masyarakat di kampung-kampung di daerah pedalaman sana sudah menggunakan layanan BPJS, barulah KPS boleh ditiadakan. Tapi selama itu belum terjadi, maka program KPS harus tetap dilanjutkan,” jelasnya.
Tribun-Papua.com
Papua Terkini
Jhony Banua Rouw
KPS
Kartu Papua Sehat
BPJS
DPR Papua
Ketua DPRP
APBD Perubahan
| Menhut Minta Maaf ke Masyarakat Papua soal Polemik Mahkota Cenderawasih Usai Dihubungi Wamendagri |
|
|---|
| MRP Temui Gubernur Papua, Bahas Insiden Pembakaran Mahkota Cenderawasih oleh BBKSDA |
|
|---|
| Aryoko Rumaropen Buka Pelatihan Pendamping Koperasi Desa dan Kelurahan se-Papua |
|
|---|
| Mahasiswa Teluk Bintuni Desak Pemerintah Cari Solusi Pemulangan Pengungsi dari Moskona Utara |
|
|---|
| Kantor BBKSDA Papua Dipalang, Warga dan Tokoh Adat Protes Pembakaran Mahkota Cenderawasih |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.