ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Papua Terkini

Jhony Banua: DPR Papua Ingin Program KPS Dilanjutkan, Agendakan dalam Sidang APBD Perubahan

DPR Papua bakal mendorong program Kartu Papua Sehat (KPS)agenda pembahasan dalam Sidang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 ini.

Penulis: Yohanes Musanus Palen | Editor: Gratianus Silas Anderson Abaa
Tribun-Papua.com/ Hans
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, kala diwawancara di ruangannya di Kantor DPR Papua, Kamis (1/6/2023). Jhony bicara perjuangan pihaknya melanjutkan kembali program KPS. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yohanes Musanus Palen

TRIBUN-PAPUA.COM-JAYAPURA – DPR Papua ingin program Kartu Papua Sehat (KPS) yang diperuntukkan bagi Orang Asli Papua (OAP) tetap dilanjutkan.

Hal ini diungkapkan Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, kepada Tribun-Papua.com, di ruang kerjanya, Kamis (1/5/2023).

Pasalnya, program kesehatan bagi OAP itu telah dihentikan dalam 2 tahun terakhir.

Oleh karenanya, DPR Papua bakal mendorong program tersebut masuk agenda pembahasan dalam Sidang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 ini.

“Jadi kita bisa melihat situsai yang terjadi saat ini, ketika penghapusan kebijakkan program KPS, masyarakat lebih khusus OAP yang ada di daerah pedalaman kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” ucap Jhony Banua.

Baca juga: Program KPS Tetap Berlaku, DPR Papua dan Pemprov Gelar Rapat Pembahasan

Menurut Jhony Banua, pihaknya di DPR Papua sangat menentang ketika program KPS ini dihapuskan.

Bahkan ia sudah meminta kepada pemerintah pusat agar program KPS ini tetap jalan.

Sebab, dampak yang dirasakan masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan dari program KPS ini sangat besar.

“Kami sudah sampaikan hal ini kepada pemerintah pusat, walaupun ada program BPJS, tetapi kita melihat bahwa kondisi Papua saat ini berbeda dengan masyarakat daerah lain seperti di Pulau Jawa,” jelasnya.

“Demikian, KPS ini harus tetap menjadi prioritas di Papua,” terangnya lagi.

Jhony Banua menyebutkan, KPS sangat membantu masyarakat di daerah pedalaman yang mendapat perawatan rujukan ke rumah sakit di Jayapura.

“Tidak semua masyarakat di kampung pedalaman di Papua ini punya BPJS.”

“Itu karena pihak BPJS sendiri belum sampai hingga di kampung-kampung pedalaman Papua untuk melakukan sosilaisasi,” tegas Jhony Banua.

“Nanti kalau semua masyarakat di kampung-kampung di daerah pedalaman sana sudah menggunakan layanan BPJS, barulah KPS boleh ditiadakan. Tapi selama itu belum terjadi, maka program KPS harus tetap dilanjutkan,” jelasnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Papua
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved