Program KPS Tetap Berlaku, DPR Papua dan Pemprov Gelar Rapat Pembahasan

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Kartu Papua Sehat (KPS) tetap berlaku namun bakal diintegrasikan ke BPJS sebagai jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Hal itu disampaikan, Ketua DPRP Jhony Banua Rouw, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Rabu (22/2/2023) malam.

"Ini akan diintegrasikan sebagai satu di antara jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah," katanya.

Baca juga: Dirjampelkes BPJS Kesehatan Pastikan Berobat di Puskesmas Abepura Cukup Bawa NIK KTP

Kata Jhony, KPS ini bukan menjadi utama, tetapi mem-backup BPJS.

"Karena ini adalah tugas pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan khususnya orang asli Papua," ujarnya.

Menurut Jhony, khusus untuk pembiayaan program KPS saat ini tengah mengalami persoalan.

"Hal ini terjadi pasca-pembentukan 3 DOB di Papua," ungkapnya.

Meski demikian, kata Jhony, pihaknya dan eksekutif terus berupaya untuk pemenuhan kebutuhan anggaran daerah guna membiayai semua program.

Baca juga: Pelayanan Terkendala, Dewan Pengawas Minta Petugas Faskes dan BPJS Kesehatan Aktif Komunikasi

"Dalam rapat kita sudah sepakati untuk perjuangkan di sidang Anggaran Belanja Tahunan (ABT) natinya."

"Khusus untuk pembiayaan KPS, karena RS Rujukan di Papua hanya ada di Jayapura."

"Oleh karena itu kita akan mengajak Penjabat Gubernur di tiga Provinsi baru untuk mengambil bagian, dalam hal ini membackup anggaran terkait dengan KPS ini," sambung dia.

Ia menambahkan, dengan perjuangan itu nantinya ketika ada rujukan dari daerah asal pasien dengan jaminan KPS akan tetap terlayani di RS rujukan yang ada di Kota Jayapura, baik RSUD Abepura, maupun RSUD Jayapura. (*)