Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika MoU dengan PT Tribun Digital Papua dan BNNK Mimika

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Marselinus Labu Lela

TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Mimika dan PT Tribun Digital Papua, Senin (5/6/2023).

MoU Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Mimika dan PT Tribun Digital Papua dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba.

Hadir dalam MoU tersebut antara lain, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Mimika, Mohamad Agus Sofani, Kepala BNNK Mimika, Kompol Mursaling, mewakili Kapolres, Iptu Rumte, mewakili Kodim, Letda Inf Saleh, Kasipidum Kejari Mimika, Febiana Sorbu, mewakili Kantor Pengadilan, Sarmaida Lumban Tobing.

Baca juga: Semangat Kebhinekaan, Ini Pesan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak

Selenjutnya hadir juga Kepala Bea Cukai, Rofiuds Dzikiri, Kepala Karantina Pelabuhan, dr Satria Trysapurwanto, Kalapas, Marthen Bake Palinoan, VP Man Power Managemet PTFI, dan perwakilan PT Tribun Digital Papua, Marselinus Labu Lela (jurnalis.)

Kakanwil Kemenkumham Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba mengatakan, pendandatangan dua MoU ini menjadi bagian penting pelaksanaan tugas di jajaran Kanwil Kemenkumham Papua melalui Kantor Imigrari Kelas II TPI Mimika.

"Ini beranjak dari perubahan yang terjadi saat ini karena apa yang dilakukan oleh Kantor Imigrari Kelas II TPI Mimika untuk mewujudkan kinerja Kemenkumham yang pasti," kata Anthonius Mathius Ayorbaba kepada Tribun-Papua.com.

Ia mengatakan, apa yang dilakukan hari ini sesuai dengan topoksi dari visi-misi presiden karena di era pemerintahan terkait sinergitas dalam menjaga NKRI.

"Kami jajaran Kemenkumham sangat membutuhkan sinergitas dengan semua pihak. Kita semua mengelolah negara dan harua bisa dikerjakan dalam berainergi dengan semua stekholder. Kami tidak bisa bekerja sendiri," tuturnya.

Lanjutnya, pendatantangan MoU dilakukan hari ini juga menjadi upaya percepatan kinerja Kemenkumham di Papua karena telah mengalami tiga lompatan kerja.

Baca juga: Hadirkan Inovasi Kepada Masyarakat, Imigrasi Biak Laksanakan Kegiatan PACE PAPUA di Kabupaten Nabire

"Jadi sejek kepemimpinan Menteri Hukum dan HAM saat ini diminta dengan perubahan pola kerja birokrasi digital. Semua jajaran harus bisa bekerja cepat sejak tahun 2020 dan kini menjadi layanan publik digital," tuturnya.

Dikatakan, dalam proses layanan publik digital merupukan inovasi dibayar inovasi sehingga beberapa upaya kinerja harus bebas dari wilayah bebas korupsi (WBK) dan Pungli.

Ini tentu menjadi tantangan tetapi ini adalah perubahan kinerja organisasi di Kemenkumham agar bekerja lebih cepat.