ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

KKB Papua

Wapres Respons Megawati soal Penanganan KKB Papua: Kita Tidak Bisa Asal Menyerang

Wapres Ma'ruf Amin merespons pernyataan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri yang mempertanyakan penanganan keamanan oleh pemerintah di Papua.

(Dok. KIP/Setwapres)
Wakil Presiden Maruf Amin selaku ketua harian KNEKS dalam acara GIFA Award Advocay 2020 yang digelar secara virtual dari Islamabad, Pakistan, Senin (14/9/2020) - Wapres Ma'ruf Amin merespons pernyataan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri yang mempertanyakan penanganan keamanan oleh pemerintah di Papua. 

TRIBUN-PAPUA.COM - Wakil Presiden Ma'ruf Amin merespons pernyataan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri yang mempertanyakan penanganan keamanan oleh pemerintah di Papua.

Ma'ruf mengatakan bahwa pemerintah menggunakan pendekatan keamanan yang komprehensif di Papua, tidak bisa asal menyerang kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Ia menegaskan, tindakan yang diambil harus memperhatikan keselamatan rakyat.

Baca juga: Bicara soal Masalah KKB Papua, Megawati: Kalau Saya Masih Komandan, Saya Turunkan Beberapa Batalion

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri saat memberikan sambutan dalam acara peresmian dan pengukuhan Komandan KRI Bung Karno-369 di Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Kamis (1/6/2023).
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri saat memberikan sambutan dalam acara peresmian dan pengukuhan Komandan KRI Bung Karno-369 di Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Kamis (1/6/2023). (Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)

"Memang yang kita tempuh pendekatan keamanan ini yang sifatnya komprehensif, artinya tidak asal menyerang, tetapi bagaimana aman, rakyat terlindungi, tidak juga terjadi korban yang banyak," kata Ma'ruf di Batam, Rabu (7/6/2023), dikutip dari keterangan video.

Ma'ruf juga mengungkapkan bahwa operasi teritorial pun terus dilakukan pemerintah demi menjaga keamanan sekaligus memastikan agar masyarakat Papua tidak mendukung gerakan separatis.

Ia mengakui bahwa pemerintah akan terus mengevaluasi pendekatan keamanan yang dilakukan di Papua.

Namun, mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia ini menegaskan, pemerintah tidak ingin upaya yang dilakukan itu menimbulkan tudingan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

"Kita ingin semuanya dapat, tetapi tidak menimbulkan isu-isu, isu-isu yang dianggap kita melanggar HAM dan sebaginya, ini semua dipertimbangkan," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Panglima TNI Siapkan Langkah Strategis Cegah Prajurit Berkhianat dan Gabung ke KKB Papua

Di samping itu, Ma'ruf juga menekankan bahwa pemerintah turut menggunakan pendekatan kesejahteraan demi menekan aksi kekerasan di Papua.

Salah satunya adalah dengan melakukan pemekaran provinsi di Papua agar masyarakat dapat mengakses berbagai layanan lebih dekat.

"Pendekatan kesejahteraan itu tetap karena ujungnya kan sejahtera, maju dan memberikan afirmasi kepada orang asli Papua supaya mereka merasa pemerintah betul-betul, sungguh-sungguh," kata Ma'ruf.

Sebelumnya, Megawati mengaku ingin menerjunkan batalion tentara ke Papua, seiring dengan konflik bersenjata antara TNI dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Merdeka (TPNPB) yang tak kunjung selesai.

Menurut Megawati, pengerahan sekian jumlah batalion ini untuk menciptakan efek gentar atau "deterrent effect".

Baca juga: Daftar Mantan Anggota TNI yang Pilih Gabung KKB Papua, Ada yang Kabur Bawa Senjata Api

"Saya lihat yang maju ke Papua ini. Saya terus bilang, kalau saya masih komandan, boleh toh Pak ngomong, kalau saya masih komandan saya turunkan di sana berapa batalion. Keren kan," kata dia dalam acara peresmian Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Bung Karno-369 di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (1/6/2023).

Megawati menyebut bahwa TPNPB juga merupakan warga negara Indonesia. Namun, mereka diprovokasi dan tidak diberi pengetahuan.

"Saya kan mikir ini (jumlah TPNPB) hanya segitu. Lah, kok, dipateni (dibunuh) dal, del, dal, del, matek," kata Ketua Umum PDI-P itu.

"Kok urusan Papua, menurut saya, tidak selesai-selesai. Saya bingung sendiri," ujar dia.

Megawati beranggapan bahwa pengerahan sekian jumlah batalion di Papua juga dapat memicu efek psikologis pula bagi musuh sekaligus observasi medan tempur.

Baca juga: Ungkap Faktor Penyebab Prajurit Membelot ke KKB Papua, Pengamat Militer Sarankan Ini ke TNI

Megawati mengaku kini hanya bisa diam saja karena memang tak berwenang memberi perintah apa pun kepada TNI.

Ia kemudian mengenang masa ketika menjadi Wakil Presiden dan Pesiden saat Reformasi baru seumur jagung. Ia mengaku geram ketika pasukan TNI banyak gugur saat pemerintahannya menggelar operasi militer di Aceh.

Megawati mengeklaim dirinya cukup keras dalam hal ini, apalagi ia mengaku menemukan bahwa para prajurit tewas mengenaskan karena hanya membawa separuh senjata ketika satu batalion maju tempur.

"Apa saya tidak ngamuk sebagai presiden, lho anak buah saya pada mati. Saya suruh selidiki ke RSPAD, siapa yang meninggal, siapa yang luka berat, siapa yang luka ringan," kata dia. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Jawab Megawati, Wapres Sebut Pendekatan Keamanan di Papua Dilakukan Secara Komprehensif

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved