Konferensi Meja Bundar Jadi Awal Mula Berdirinya Irian Barat

Dalam Sidang Umum PBB bulan September 1961, Menteri Luar Negeri Belanda Joseph Marie Antoine Hubert Luns mengajukan usulan agar Papua atau Irian Barat berada di bawah PBB. 

Namun, usulan tersebut ditolak oleh Majelis Umum PBB.  Presiden Soekarno kemudian membentuk Komando Mandala untuk merebut Papua pada 2 Januari 1962. 

Ia menunjuk Mayor Jenderal Soeharto sebagai komandan dari operasi militer tersebut. Setelah perjuangan panjang, Belanda akhirnya bersedia kembali berunding dengan Indonesia.

Baca juga: Pepera 1969 dan Resolusi 2504 Dianggap Ilegal oleh WPLO, Ini Kata Steve Mara

Pepera 1969

Pada 15 Agustus 1962, disepakati Perjanjian New York yang menyatakan Belanda akan menyerahkan kekuasaannya atas Papua kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). 

UNTEA adalah badan pelaksana sementara PBB yang berasa di bawah kekuasaan Sekretaris Jenderal PBB. 

UNTEA sendiri dibentuk karena terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda dalam permasalahan status Papua Barat. 

Dalam perjanjian New York, Indonesia disyaratkan untuk melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

Pepera merupakan pemilihan umum yang diadakan pada 14 Juli hingga 2 Agustus 1969.  Melalui Pepera, rakyat Papua akan memutuskan sendiri apakah bersedia untuk menjadi bagian dari Indonesia atau tidak.

Baca juga: Isu Papua Absen dalam Debat Capres 2024

Kemerdekaan

Pada 1 Oktober 1962, Belanda menyerahkan otoritas administrasi Papua kepada UNTEA.

Akhirnya, pada 31 Desember 1962, kekuasaan de jure Indonesia atas tanah Papua dimulai, di bawah pengawasan PBB. 

Bendera Belanda juga diganti dengan bendera sang Saka Merah Putih. Tanggal 1 Mei 1963, Papua diberikan sepenuhnya kepada Indonesia. 

Kedudukan Papua Barat semakin pasti setelah diadakan referendum act of free choice atau Pepera pada 1969. 

Hasil Pepera membuktikan bahwa sebanyak 1.025 rakyat Papua atau Irian Barat memilih untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia.