PERNYATAAN SIKAP Pemilu 14 Februari 2024, KNPB: Tolak!

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menolak partisipasi politik bangsa terjajah Papua dalam Pemilu selama ada kekuasaan ilegal Indonesia di Tanah Air Papua Barat.

Ketua I KNPB, Warius Wetipo mengatakan, segelintir elit politik Papua yang terpilih di kursi-kursi legislatif tentu akan tunduk di bawah kebijakan-kebijakan partai-partai politik kolonial yang pro pada kolonialisme dan Kapitalisme di West Papua.

Baca juga: KNPB Tolak Pemilu 2024, Berdalih Indonesia Sebagai Penjajah

"Bahwa 3 Capres saat ini dan semua partai yang mengelilinginya merupakan pendukung penguasa yang mendukung semua produk hukum yang anti demokrasi dan anti rakyat seperti Perppu Cipta Kerja, RKUHP, UU ITE, dan sebagainya," katanya.

Ia mengatakan, rakyat papua hanya akan tertindak di negerinya sendiri.

"Artinya, orang papua hanya akan tunduk tertindas sambil mengemis secuil harga diri dan kehormatan dalam kekuasaan kolonial, karena sudah tentu segalanya ditentukan Jakarta," jelasnya.

Dikatakan, dengan kondisi ini, jika hendak melawan maka nasibnya akan sama dengan deretan almarhum Lukas Enembe dan semua elit Papua yang dipaksa mati.

"Tentu rakyat bangsa Papua bukan bangsa kecil dan pengemis. Kami punya harga diri sebagai bangsa, Sebagai bangsa yang cerdas dan kritis tentu kita tidak perlu memberi legitimasi pada rezim penjajah," ujarnya.

Baca juga: KNPB Klaim Eksistensi dan Hak Orang Papua di Jayapura Semakin Hilang: Bukti Nyata di Momen Pemilu

Warius mengatakan, sebagai rakyat pejuang dan pejuang rakyat, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menegakkan keadilan dan kebenaran sebagai pondasi menuju pembebasan nasional.

Oleh karenanya, kami memiliki sikap tegas yaitu:

• Menolak partisipasi politik bangsa terjajah Papua dalam Pemilu kolonial selama kekuasaan ilegal kolonial Indonesia masih bercokol diatas tanah air West Papua.
• Menuntut Pemerintah Indonesia untuk segera memenuhi hak demokratik rakyat West Papua yang telah dicuri sejak Pepera 1969, yakni dengan menggelar referendum yang damai dan demokratis di bawah pengawasan Internasional.
• Menghimbau rakyat West Papua agar tetap tenang dan optimis memperjuangkan kemandirian ekonomi politik diluar politik kolonialisme Indonesia dan mendukung perjuangan demokratik bangsa Papua yaitu hak penentuan nasib sendiri melalui referendum.
• Menghimbau rakyat West Papua untuk menghindari politik pecah bela dan operasi cipta kondisi kekacauan antar keluarga, suku, kelompok dan golongan dari penjajah.
• Mendukung perjuangan demokratik rakyat tertindas terutama kelas buruh, pekerja, petani, kaum miskin kota, kaum, termarginal, Mahasiswa dan sebagainya, untuk mengkonsolidasikan politik alternatifnya untuk merebut demokrasi sepenuh-penuhnya dari tangan rezim kapitalis dan militeristik.
• Melarang dengan tegas Pengurus dan Anggota KNPB untuk berpartisipasi memilih dan dipilih dalam Pemilu kolonial Indonesia.

Demikian sikap ini kami keluarkan untuk mempertegas sikap dan perjuangan bangsa Papua di dalam Pemilu Kolonial Indonesia pada tanggal 14 Februari 2024. (*)