KNPB Tolak Pemilu 2024, Berdalih Indonesia Sebagai Penjajah

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPUA - Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengatakan, Pemilu pada 14 Februari 2024 merupakan bagian dari kerangka kolonialisme dan bentuk politik pendudukan paksa (power repression).

Hal ini dikatakan Ketua I KNPB, Warius Wetipo kepada Tribun-Papua.com melalui pesan WhatsAppnya, Jumat, (26/1/2023) dini hari.

Baca juga: KNPB Klaim Eksistensi dan Hak Orang Papua di Jayapura Semakin Hilang: Bukti Nyata di Momen Pemilu

Menurut Warius, Indonesia bakal melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif dan presiden mendatang mendapat penolakan dari KNPB.

"KNPB dengan tegas menolak agenda penguasa kolonial Indonesia di teritori West Papua, karena Indonesia adalah penguasa penjajah dan rakyat West Papua sebagai bangsa terjajah belum menentukan nasib politik atau belum mendapat status politiknya di bawah hukum internasional," kata Warius.

Dikatakan Warius, pihaknya West Papua adalah wilayah tak berpemerintahan (non-self mgovernment territory) yang belum menentukan nasibnya sendiri.

Oleh sebab itu, kata Warius, Pemilu dalam kerangka kolonialisme bukanlah bentuk hak menentukan nasib politik bangsa Papua, melainkan suatu bentuk politik pendudukan paksa (power repression).

"Pemilu ini tidak mencerminkan kehendak dan aspirasi rakyat Papua yang sebenarnya, melainkan merupakan alat manipulasi yang hegemonik untuk mempertahankan kontrol kolonial atas tanah air West Papua," ujarnya.

Baca juga: Pemilu 2024, KNPB: Hanya Menambah Penjajahan di Papua

Selain itu, jelas Warius, karena Pemilu dalam kolonialisme tidak mencerminkan demokrasi sepenuhnya bagi rakyat West Papua.

Dikatakan, Pemilu nanti bukanlah ruang demokratis yang sejati. Sebab Kata Wetipo pada prakteknya bertentangan dengan prinsip kebebasan, kesetaraan dan keadilan.

"Dalam 60 tahun terjajah, Pemilu hanyalah suatu simbolis untuk memberikan kesan legitimasi kolonial di West Papua, sebab faktanya semua keputusan ekonomi politik tentang West Papua diambil alih penguasa Penjajah," katanya.

Buktinya, kata Warius, orang Papua sedang menyaksikan secara terbuka represi kebijakan Otsus, Pemekaran, operasi militer, dan eksploitasi SDA tiada henti di West Papua.

Baca juga: KNPB dan Masyarakat Dogiyai Rayakan Vonis Bebas Haris-Fatia, Viktor: Ini Kemenangan Rakyat Papua!

"Semua dipaksakan Jakarta dengan menutup ruang-ruang demokrasi rakyat West Papua melalui senjata dan penjara," ujarnya.