Paskalis Kossay Prihatin, Jawawijaya Diklaim Sebagai Daerah Pelaksanaan Pemilu Terburuk di Indonesia

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA -Tokoh Politik Senior Provinsi Papua Pegunungan, Paskalis Kosay menilai Pemilu 2024 di Kabupaten Jayawijaya paling terburuk se- Indonesia.

Sebagai satu di antara politisi senior Golkar yang juga maju sebagai anggota legislatif di wilayah tersebut, Paskali menyebut pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Jayaiwijaya hingga penghilangan beberapa kotak suara di lokasi TPS,  merupakan praktik Pemilu terburuk yang pernah terjadi di Indonesia.

"Jadi, pelaksanaan Pemilu di Jayawijaya paling terburuk di seluruh tanah Papua bahkan Indonesia," tegasnya kepada Tribun-Papua.com,  Jumat (16/2/2024).

Baca juga: Kenapa Sistem Noken Masih Diterapkan Masyarakat Papua pada Pemilu 2024, Ini Maknanya!

Hal yang paling disayangkan mantan legislator DPR RI ini, adalah penghilangan kotak suara dan penutupan TPS secara sepihak.

Lalu kertas suara DPR dan DPD RI serta presiden yang ditahan untuk dijual.

"Banyak TPS hilang , kotak suara dibawa kabur, TPS cepat-cepat ditutup, kertas suara DPR RI, DPD RI dan Presiden ditahan tidak dibuka lalu kertas suara dijual. Ini banyak hal yang benar-benar merugikan hak demokrasi rakyat dan hak politik para caleg," tegas Paskalis.

Paskalis pun meminta pihak penyelenggara Pemilu, yakni Bawaslu dan Gakkumdu untuk bertindak tegas dan merespon persoalan ini. 

"Karena itu dituntut pihak penyelenggara harus bertanggung jawab. Pertama, Bawaslu dan Gakkumdu segera mendata sejumlah pelanggaran pemilu, dan kedua berdasarkan data tersebut dilakukan evaluasi dan klarifikasi dan ferivikasi tingkat pelanggaran," jelasnya.

Masih menurut Paskalis,  kecurangan pemilu ini berpeluang untuk terjadi pemungutan suara ulang (PSU).

Baca juga: Sistem Pesta Demokrasi di Kabupaten Jayawijaya Dapat Dipertanyakan

Pasalnya, terlihat jelas pelanggaran pemilu dan diketahui oleh semua pihak

"Dilakukan  bahkan bila perlu harus PSU jika ditemukan pelanggaran berat dan terstruktur," beber dia. Kosay  diakhir penyampaiannya Ia juga meminta agar penegakan hukum harus dilakukan secara tegas.

"Penegakan hukum bagi  yang bersalah dengan menerapkan pasal pidana pemilu harus dilakukan," timpalnya. (*)