Begini Kata Dosen Kala Front Mahasiswa Peduli Papua Selatan Gelar Aksi Mimbar Bebas di USTJ

Laporan Wartawan Tribun-papua.com, Amatus Huby.

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Peduli Papua Selatan melakukan aksi mimbar bebas di halaman kampus Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ), Papua, Senin (7/10/2024).

Dosen USTJ Isak Rumbara mengatakan Papua selama ini banyak persoalan lahan bahwa selama ini pemerintah tidak pernah duduk dengan masyarakat adat yang punya hak Ulayat, untuk melakukan komunikasi dengan baik.

Sesuai dengan undang-undang yang mengatakan bahwa bumi dan segala macam isinya milik negara dan dikelola untuk kesejahteraan masyarakat.

"Namun faktanya tidak. Nah begini-begini yang secara khusus kami di Papua menimbulkan banyak persoalan terkait perampasan lahan," kata dia.

Dia menilai secara khusus di Papua dan secara umum di Indonesia ini tidak pernah jalan baik, jadi kalau bicara soal kesejahteraannya dari pada tanah, alam dan sebagainya.

Baca juga: Peringati Tragedi Wamena Berdarah, Mahasiswa Desak Pemerintah Tarik Militer dari Papua

"Ini kita sudah terbawa dalam hal bagaimana lahan ini kepada masyarakat,"ujarnya.

Kenapa selalu di daerah pegunungan selalu konflik, karena apa yang terkandung didalamnya terdapat problem.

"Nah kalau seperti begini bahkan orang asli daerah yang menjadi tuan diatas negeri sendiri kalau kebijakan itu dari pusat yang acak-acakan seperti kue lalu investor tinggal mainkan. Inikan tidak boleh,"katanya.

Selain dia mengatakan khusus untuk Merauke mahasiswa harus peduli terhadap hal ini, karena hitungannya seribu eksavator itu harga satu eksavator kurang lebih 1 milyar 2 ratus kali seribu, berarti sebenarnya apa yang mau diambil disana.

"Hitung itu saja kami melihat bahwa betapa nafsunya, dan betapa luar biasanya pihak-pihak yang mau mengola tanah Merauke khususnya sangat memprihatikan,"ucapnya.

Sehingga dia meminta mahasiswa USTJ setelah aksi mimbar bebas ini dibawah kedalaman ruangan untuk di diskusikan dan memberikan masukan bahwa kalau mau bicara lahan pertanian dan sebagainya harus berdasarkan kajian.

Selain itu dia juga menegaskan kepada pemerintah bahwa jangan bikin gerakan tambahan tetapi berdayakan apa yang sudah ada, jangan bikin gerakan tambahan yang akan merusak masa depan generasi.

"Saya dengar dari orang tua di Merauke sana bahwa kalau di pengusaha punya bank maka kami masyarakat punya lahan yang bisa kami kelola untuk investasi berkelanjutan,"katanya.

Baca juga: Kepala Dinas Perhubungan Janji Segera Bekukan Aplikasi Maxim di Papua

Lanjut dia juga mengatakan bahwa ia sangat mendukung mahasiswa untuk lakukan kajian, untuk menyuarakan hal ini supaya sesuai dengan versinya.

"Jadi apa yang menjadi aspirasi mahasiswa hari ini, saya juga bertanggungjawab karena kebetulan saya juga mengasuh mata kuliah di bidang itu, untuk sementara ini saya suruh studi literasi untuk cari informasi sebanyak-banyaknya terkait kasus ini, lalu kami akan diskusikan setelah itu kami akan cari output,"pungkasnya. (*)